Megawati dilantik sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN/Repro
Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melantik dan mengambil sumpah jabatan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Dalam pelantikan itu, ada nama Ketum PDIP yang dilantik sebagai Ketua BRIN.
Pelantikan Dewan Pengarah BRIN dilakukan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia 45/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Mantan Rektor UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Prof. Azyumardi Azra justru mempertanyakan komposisi orang-orang yang dilantik Presiden Joko Widodo.
Menurut Azyumardi Azra, seharusnya Ketua dan anggota Dewan Pengarah BRIN adalah ilmuwan atau peneliti terkemuka berkaliber internasional.
"Itu jika serius BRIN mau melakukan riset/inovasi unggul," tulis Azyumarda Azra seperti diberitakan
Kantor Berita RMOLBanten.
Dijelaskan Azyumardi, tidak pada tempatnya Ketua Dewan Pengarah BRIN adala Ketum Parpol yang tidak punya kepakaran soal riset dan inovasi.
"Kalau seperti ini, boleh jadi BRIN menjadi alat politik," katanya.
Harusnya, kata Azyumardi, Presiden Jokowi belajar dari kasus BPIP yang ketua dewan pengarahnya juga Ketum Parpol. Akibatnya BPIP menjadi partisan dan kehilangan trust publik.
"BRIN juga bakal bernasib sama seperti BPIP," ujar Azyumardi.
Azyumardi meprediksi BRIN sulit bersaing. Sementara LPNK (LIPI, BPPT, LAPAN, BATAN) sudah dilebur menjadi OR (organisasi riset) yang semua dipimpin Plt.
"Tidak cukup waktu sekitar 2 tahun-an bagi Presiden Jokowi mengkonsolidasi BRIN menjadi legacy-nya yang baik tidak berantakan seperti sekarang," katanya.
"Kekacauan yang diakibatkan BRIN merupakan malapetaka riset dan inovasi Indonesia ber-tahun-tahun, sekarang dan ke depan," tutup.
