Berita

Lambang Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia/Net

Politik

KAMI Desak Mahfud, Prabowo, dan Hadi Beri Klarifikasi Soal Kabar Anasir PKI Menyusup ke TNI

SELASA, 28 SEPTEMBER 2021 | 10:08 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

RMOL. Indikasi kuat akan bangkitnya kembali paham komunis di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah kenyataan yang perlu diwaspadai sedini mungkin.

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo telah menyatakan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) memang telah dibubarkan menyusul kegagalan kudeta mereka di tahun 1965. Namun, kini anasir pendukung PKI telah berhasil menyusup kembali ke tubuh TNI.

Baca: Gatot Nurmantyo Perlihatkan Indikasi PKI Telah Menyusup ke Tubuh TNI


Atas alasan itu, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dengan misi jati dirinya memiliki tekad untuk menyelamatkan Indonesia.

Begitu tegas Sekretaris KAMI Lintas Provinsi Sutoyo Abadi dalam keterangan tertulis mengenai sikap KAMI Lintas Provinsi tentang “Indikasi Anasir Pendukung PKI Telah Masuk Kembali ke Tubuh TNI” kepada wartawan, Selasa (28/9).

Pernyataan tertulis ini ditandatangani oleh KAMI Jawa Tengah, KAMI DIY, KAMI Jawa Timur, KAMI Jawa Barat, KAMI DKI Jakarta, KAMI Banten, KAMI Sumatera Utara, KAMI Riau, KAMI Kalimantan Barat, dan KAMI Sumatera Selatan.

“KAMI mendukung sepenuhnya semua statemen Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo,” tegasnya.

Presidium KAMI Jabar Syafril Sjofyan mengurai bahwa Presidium KAMI Lintas Provinsi mendesak 3 pejabat untuk mememberi klarifikasi tentang pernyataan Gatot Nurmantyo, yang juga presidium KAMI.

Ketiganya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

”Segera berikan klarifikasi tentang anasir pendukung PKI telah masuk kembali ke tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI),” tegasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya