Ketua Umum Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (GARPU), Jufri Lumintang (memegang bendera)/Repro
Langkah intervensi penanganan Covid-19 yang ditetapkan Presiden Joko Widodo berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mendapat apresiasi dari Ketua Umum Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (GARPU), Jufri Lumintang.
Menurut Jufri, keberhasilan penerapan PPKM berdampak pada peningkatan aktifitas ekonomi warga, khususnya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sejak awal pandemi pada Maret 2020 mengalami tekanan yang luar biasa.
"Kalau kita liat data BPS sepanjang Juli-Oktober 2020 kemarin, ada sekitar 60 juta pelaku UMKM yang mengalami dampak pandemi Covid-19. Dari data itu, 42 persen pelaku UMKM hanya mampu bertahan selama 3 bulan akibat menurunnya daya beli masyarakat selama pandemi," kata Jupri usai kegiatan deklarasi dan pelantikan pengurus DPP GARPU di Aula Akademi Bela Negara, Partai Nasdem, Jakarta Selatan, Sabtu (18/9).
Selain itu, Jufri juga mengolah data dan mengobservasi dampak penerapan PPKM terhadap pelaku UMKM. Hasilnya, kondisi mereka lebih memprihatinkan karena banyak yang tutup lantaran omsetnya turun drastis antara 50-70 persen, sehingga dampak ikutannya kesulitan membayar gaji karyawan.
"Beruntung dampak pengetatan PPKM berbanding lurus dengan penurunan angka Covid-19. Apresiasi lah terhadap Pak Jokowi dan Gugus Tugas Covid-19. Kami berharap aktifitas pelaku UMKM bisa dioptimalkan lagi untuk merestorasikan dan meningkatkan performa kegiatan pelaku UMKM," sambungnya.
Dikatakannya lagi, upaya untuk membangkitkan performa dan intensitas aktifitas UMKM ke depan harus benar-benar mendapatkan penanganan khusus.
Yang pertama dari pendekatan pandemi, Jufri meminta Presiden Joko Widodo dan kementerian terkait untuk melakukan pengetatan di berbagai akses masuk internasional, baik dari bandara dan pelabuhan.
Kedua seperti halnya peningkatan infeksi Corona varian Delta pada Juli lalu, Jufri menyorot buruknya pengetatan
screening pendatang asing sehingga penyebaran varian Delta dari India tak terbendung.
"Makanya ke depan ini harus lebih ketat. Entah itu mekanisme pemeriksaan medisnya, atau durasi isolasi pendatang diperpanjang, mengingat sekarang ini evolusi Covid-19 memunculkan varian-varian virus yang baru dan lain-lain," katanya.
Jufri berharap, kebijakan pegetatan pintu masuk yang dibuat pemerintah sekarang ini tidak sampai mengganggu peningkatan operasional UMKM yang mulai membaik.
Maka dari itu, selain memperketat pintu masuk internasional, Jufri juga meminta pemerintah memberikan perhatian khusus untuk keberlangsungan UMKM.
Beberapa program penanganan khusus yang diluncurkan Presiden Jokowi terhadap pelaku UMKM seperti relaksasi KUR sejak Tahun 2020, pengembangan pasar digital melalui program UMKM Go Online, bantuan presiden produktif untuk 12,8 juta usaha mikro, tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen, penyediaan 30 persen infrastruktur publik untuk UMKM, hingga alokasi 40 persen belanja barang dan jasa pemerintah bagi UMKM melalui LKPP, merupakan program-program yang perlu dilanjutkan untuk menunjang peningkatan performa UMKM.
Dalam acara deklarasi tersebut Jufri menekankan bahwa Garpu sangat diterima oleh pedagang dan UMKM diseluruh wilayah Indonesia, dan sudah ada pembentukan kepengurusan DPW di 25 Provinsi dari sabang sampai merauke.
"Ke depan kami segera akan melantik pengurus di tingkat daerah," imbuhnya.
Dia pun berharap, kehadiran GARPU sebagai salah satu alternatif medium pendampingan bagi pelaku UMKM di Indonesia bisa mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
"Komitmen kami adalah bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, termasuk pemerintah daerah dan seluruh stakeholder yang ada untuk memicu peningkatan aktifitas pelaku UMKM di seluruh Indonesia," tutup Jufri.
