Berita

RDP pemerintah dengan KPU dan Komisi II DPR/RMOL

Politik

Pemerintah Beda Pandangan dengan KPU, Keputusan Jadwal Pemilu Kembali Ditunda

KAMIS, 16 SEPTEMBER 2021 | 17:27 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara Pemilu kembali menunda dan batal untuk menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024.

Padahal, penundaan juga dilakukan saat rapat kerja Komisi II DPR RI pada tanggal 6 September lalu. Saat itu, keputusan tidak diambil karena Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berhalangan hadir.

Sampai kesimpulan rapat kerja dibacakan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung, masih perlu ada sinkronisasi yang membuat jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak perlu ditunda kembali.


"Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyepakati perlunya dilakukan exercise dan sinkronisasi terhadap beberapa permasalahan sebelum diambil keputusan pada masa persidangan I Tahun Sidang 2021-2022," kata Doli saat rapat kerja di Gedung Kura-kura, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/9).

Doli menyebutkan, batalnya pengambilan keputusan itu karena masih terdapat permasalahan terhadap sejumlah hal. Salah satunya, terkait waktu pemungutan suara Pemilu Serentak 2024.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berbeda pandangan dengan KPU RI tentang waktu pelaksanaan Pemilu 2024.

KPU mengusulkan digelar pada tanggal 21 Februari, Tito menyampaikan usulan Pemilu digelar pada bulan April atau Mei.

Usai persidangan, Doli menyampaikan bahwa pengambilan keputusan terkait jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 ini bisa dilaksanakan sebelum DPR memasuki masa reses pada bulan Oktober mendatang.

"Mungkin kita rapat lagi tanggal 6 Oktober. Satu hari sebelum masa sidang," demikian Doli.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya