Berita

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie/Net

Politik

Andai Presiden 3 Periode Diloloskan, Jerry Massie: Apakah Ini Reformasi Jilid II?

KAMIS, 16 SEPTEMBER 2021 | 00:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Publik masih terus mempertanyakan wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode kepada pemerintah dan parlemen. Sebab, jika wacana ini direalisasikan, dikhawatirkan akan memicu kemarahan publik dalam gelombang yang cukup besar seperti pada era Reformasi 1998 lalu.

Pertanyaan yang sama juga ada di benak pengamat politik Jerry Massie. Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) ini memperkirakan akan terjadi keributan jika pemerintah dan parlemen memaksakan penambahan masa jabatan presiden lewat amandemen UUD 1945.

"Chaoes itu bakal datang, chaos itu kan datang dan pergi seperti reformasi. Nah kalau kita mau bikin lagi, apakah ini bakal reformasi jilid dua? Saya enggak tahu ya,” ucap Jerry  dalam acara diskusi virtual bertemakan "Petik Pelajaran, Ngotot 3 Periode Presiden Guinea Digulingkan, Rabu (15/9).


Jerry meminta Jokowi mencontoh mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutarman yang memilih hidup dalam dengan keluarganya sambil bercocok tanam.

"Pak Jokowi sudah betul tinggalkan legasi seperti itu. 'Saya ingin tinggalkan Solo menikmati hidup kayak mantan Kapolri Pak Jenderal Sutarman', dia balik kampung. Ada waktunya kita duduk, ada waktunya kita berdiri,” tandasnya.

Selain Jerry Massie, acara diskusi ini juga menghadirkan sejumlah narasumber lain. Seperti Kepala Komunikasi Strategis Parta Demokrat, Herzaky Mahendra Putra; analis komunikasi politik, Hendri Satrio, dan  Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya