Berita

Warga menangisi kerabatnya yang meninggal dunia karena terinfeksi Covid-19/Net

Kesehatan

Pemerintah Dilarang Terlena, Masih Ada PR soal Covid-19 yang Belum Selesai

SABTU, 21 AGUSTUS 2021 | 11:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diingatkan tetap waspada dan tidak mengendurkan sektor kesehatan meski angka kasus Covid-19 di Tanah Air mengalami penurunan.

Pasalnya, wabah Covid-19 belum terkendali secara menyeluruh. Masyarakat diharapkan tidak lengah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes).

Demikian disampaikan Sekjen Koalisi Masyarakat Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KoMPAK), Dedi Supratman saat menjadi narasumber dalam diskusi daring bertajuk "Suara Nakes Untuk Indonesia", Sabtu (21/8).


"Kita ingin mengingatkan pemerintah, PR belum selesai. Organisasi profesi melihat situasi saat ini memang sudah menurun, tetapi kami khawatir, jangan sampai masyarakat memaknainya seolah udah beres atau sudah terkendali," kata Dedi.

Dedi mengatakan, meskipun kasus Covid-19 mengalami penurunan, namun persentase angka kematian masih tinggi mencapai 6 persen. Padahal, standar global angka kematian itu hanya 2 persen.

"Itu artinya ada beberapa kekhawatiran yang harus diantisipasi," tegasnya.

Atas dasar itu, Dedi berharap pemerintah dalam menerapkan kebijakan agar tidak kendur. Apalagi Dedi mendapatkan informasi bahwa akan diterapkan kebijakan kerja dari kantor atau WFO 100 persen.

"Wah itu gila. Tentu semua bertahap dan kita harus hati-hati agar kenaikan kasus yang beberapa bulan kemarin cukup tinggi itu bisa diantisipasi, jangan sampai terulang lagi," pungkasnya.

Selain Dedi, turut hadir dalam acara tersebut yakni Waketum PB IDI, Slamet Budiarto; Ketum PPNI, Harif Fadilah; Ketum PB IBI, Emi Nurjasmi; Ketua IAKMI, Ede S. Darmawan; dan Ketum DPP PATELKI, Atna Permana.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya