Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Repro
Kebijakan fiskal yang disusun pemerintah untuk tahun 2022 masih dalam kerangka perangkat kontra-siklus atau countercyclical, mengatur keseimbangan rem dan gas.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato pengantar RUU APBN 2022 Beserta Nota Keuangan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (14/8).
Jokowi memaparkan, APBN yang akan disusun pemerintah pada tahun depan akan tetap mempertimbangkan penyebaran Covid-19 yang kaitannya dengan perlindungan masyarakat rentan, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha.
"Dengan mencermati dinamika perekonomian dan perkembangan penanganan Covid-19, arsitektur kebijakan fiskal harus antisipatif dan responsif," ujar Jokowi.
Menurut mantan Guberur DKI Jakarta ini, menjaga keseimbangan antara kemampuan
countercyclical dengan upaya pengendalian risiko merupakan strategi keberlanjutan fiskal jangka panjang, agar tetap bisa terjaga.
Karena itu, Jokowi menyiapkan enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022. Di mana yang pertama adalah melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.
Kemudian yang kedua menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.
Untuk fokus keempat, disebutkan Jokowi, pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Lalu yang kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah.
"Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan
zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian," imbuh Jokowi.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga memaparkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2022, yaitu diperkirakan berada pada kisaran 5,0 persen sampai 5,5 persen.
Selain itu, ia juga membeberkan beberapa asumsi makro lainnya meliputi inflasi, nilai tukar rupiah, hingga lifting minyak.
Pemerintah menargetkan inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3 persen dalam RAPBN 2022. Angka tersebut serupa dengan target dalam APBN 2021.
