Ketua Fraksi DPR RI, Jazuli Juwaini/Net
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai, lomba karya tulis yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tendensius dan bernuansa benturkan antara negara dan agama.
Penilaian Fraksi PKS ditujukan pada tema karya tulis yaitu: hormat bendera menurut hukum Islam dan menyanyikan lagu kebangsaan menurut hukum Islam. Tema ini menjadi polemik dan mendapat kritik luas, khususnya dari ormas-ormas Islam tanah air.
"BPIP sangat tidak sensitif terhadap kebangsaan Indonesia. Temanya tendensius dan bernuansa benturan antara negara dan agama. Padahal keduanya saling menguatkan nasionalisme Indonesia. Memang selama ini ada masalah dengan hormat bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan di kalangan umat mayoritas?†kata Jazuli lewat keterangan persnya, Minggu (15/8).
Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini meminta BPIP mencari tema-tema yang lebih subtantif, visioner, dan berkemajuan bagi generasi muda bangsa.
Jazuli meyakini para santri, pelajar, mahasiswa Indonesia pikirannya sudah maju. Ia heran BPIP menyodorkan tema yang sudah lama selesai diperdebatkan. Bahkan, kata Jazuli, sudah final bagi Indonesia.
Justru tema yang dibuat BPIP telah menimbulkan polemik dan kegaduhan di masyarakat.
Ketua Fraksi PKS ini meminta lomba dibatalkan dan BPIP mencari tema baru yang lebih relevan dan subtantif bagi kemajuan bangsa. Argumentasi Jazuli, tema yang diangkat BPIP tidak mencerminkan kondisi kebangsaan dan sosiologis masyarakat Indonesia.
"Masak di tengah rakyat Indonesia yang ingar bingar mengibarkan bendera merah putih di rumah masing-masing jelang 17 Agustus. Masyarakat antusias mengadakan aneka lomba termasuk lomba menyanyikan lagu kebangsaan seperti yang dilakukan struktur PKS. BPIP justru menayakan hukum keduanya dalam Islam," tanya Jazuli heran.
Lebih lanjut Jazuli melihat, tema tersebut bukan hanya tidak sensitif tapi juga bisa dipersepsi melecehkan realitas historis dan sosiologis umat Islam Indonesia yang washatiyah (moderat).
Kata Jazuli, umat yang sangat besar kontribusinya dalam pergerakan kemerdekaan serta pembentukan dasar dan konstitusi negara sebagai platform bersama.
"Relasi negara dan agama sudah diselesaikan secara arif dan bijaksana oleh tokoh-tokoh umat yang nasionalis ketika kita memutuskan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Keduanya saling menguatkan dan tidak terpisahkan membentuk nasionalisme Indonesia yang relijius. BPIP jangan mengusik lagi," tandas Jazuli.
Jazuli menyesalkan kontroversi demi kontroversi BPIP. Terlebih lagi kali ini muncul jelang HUT Kemerdekaan ke 76 RI yang seharusnya berisi pesan-pesan yang menguatkan kebangsaan kita bukan berpotensi memecah belah akibat persepsi salah dan negatif.
"Ini bukan kali pertama BPIP membuat kontroversi. Setop menimbulkan kesan di masyarakat ada benturan antara negara dan agama. Sangat tidak produktif dan hanya menimbulkan kegaduhan," pungkas Jazuli.
