Ilustrasi pelaksanaan Pemilu pada tahun 2019 lalu/Net
Pembangunan politik ke depan melalui pemilihan umum (Pemilu) menjadi satu fokus yang dipersiapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik & PUM Kemendagri, Syarmadani mengatakan, beriringan dengan pembangunan politik bangsa, diperlukan pelaksanaa pemilu yang lebih baik.
Meski hal tersebut membutuhkan proses dan waktu yang tidak sebentar, Kemendagri dalam posisi ini berupaya memastikan hak rakyat Indonesia untuk memilih dengan ikut hadir di TPS bisa terpenuhi oleh pemerintah.
Karena itu Syarmadani menuturkan, Kemendagri menetapkan target dalam pembangunan politik antara lain meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pemilul.
"Tentu ini menjadi perhatian serius pemerintah," kata Syarmadani dalam webinar bertemakan 'Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Kehidupan Demokrasi', Kamis (12/8).
Syarmadani menyebut partisipasi masyarakat dalam pemilu sudah sangat baik, apalagi bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Misalnya, pada Pemilu 2019 tingkat partisipasi sudah mencapai 81,93 persen atau 158.012.506 pemilih menggunakan haknya.
Pilkada 2020 yang digelar di masa pandemi ternyata partisipasi masyarakat mencapai 76,09 persen.
Menurut Syarmadani, pekerjaan besar yang harus melibatkan banyak pihak adalah, pertama meningkatkan kesadaran pengguna hak pilih bahwa mereka memilih atas kesadaran dan atas dasar pemahaman yang benar.
Kedua, pemilih mengenal siapa calonnya. Ketiga, meningkatkan peran para pemilih perempuan.
Dalam kesmepatan yang sama, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih.
Peran pemerintah diatur dalam Pasal 133A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. Berdasarkan ketentuan ini KPU berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah dan pemerintah daerah, dalam rangka penyelenggaraan pilkada.
"Prinsipnya memang tingkat partisipasi kita sudah cukup baik. Ke depan tentu selain menjaga aspek kuantitas, aspek kualitas menjadi penting. Dalam sistem ketatanegaraan kita, kedaulatan rakyat itu dilaksanakan salah satu manifestasi melalui pemilu,†tandas Dewa Wiarsa.
Data KPU menunjukkan, meski dalam kondisi pandemi, ada peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan 2020 dibandingkan pilkada 2015 2018.
Tingkat partisipasi pemilihan pada 2015 sebesar 69,35 persen, tahun 2017 naik jadi 74,89 persen, tahun 2018 sebesar 74,92 persen dan pada 2020 sebanyak 76,09 persen.
Sedangkan tingkat partisipasi pemilu 2014 untuk pemilihan presiden dan wakil presiden sebesar 71,31 persen, pemilu anggota legislatif dan DPD 75,11 persen.
Pada pemilu 2019, partisipasi masyarakat untuk pemilihan presiden dan wakil presiden 81,97 persen, DPR 81,69 persen, dan DPD 82,52 persen.
