Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi/Net

Politik

Sikap PPP soal Emir Moeis: Masalahnya Bukan Aturan tapi Kepantasan Bekas Koruptor Jabat Komisaris BUMN

JUMAT, 06 AGUSTUS 2021 | 16:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Bekas terpidana korupsi Emir Moeis didaulat menjadi komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, salah satu anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia. Penunjukan mantan Bendara DPP PDIP itu memancing sorotan banyak pihak.

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menyampaikan bahwa hal tersebut sah saja lantaran tidak ada aturan yang dilanggar sepanjang haknya untuk menduduki jabatan tidak dicabut oleh pengadilan.

Namun demikian, politisi yang karib disapa Awi ini maklum publik menyorot karena yang dipersoalkan adalah kepantasan seorang koruptor menjabat sebagai komisaris.


"Ataupun tidak melanggar UU maupun peratutan menteri. Yang jadi persoalan adalah aspek kepantasan dan etis,” kata Awiek kepada wartawan, Jumat (6/8).

Sekretaris Jenderal Fraksi PPP ini menambahkan, dari aspek kualifikasi, kemampuan untuk menjadi seorang komisaris di BUMN harus mendapatkan kewenangan dari para pemegang saham.

Proses penentuan siapa yang layak menjadi komisaris akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan.

"Tinggal bagaimana pihak Kementerian BUMN menjelaskan kepada publik bahwa emir moeis memenuhi syarat-syarat dan memenuhi kualifikasi,” tandasnya.

Berdasarkan penelurusan redaksi Izedrik Emir Moeis ditunjuk jadi komisaris PT Pupuk Iskandar Muda. Posisi Emir Moeis sebagai Komisaris tercantum di website Pupuk Iskandar Muda, pim.co.id. Emir Moeis menjadi komisaris perseroan terhitung sejak 18 Februari 2021.

Tahun 2013, Emir ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi preyek pengadaan PLTU Tarahan Lampung. Sekitar tahun 2014 Majelis hakim memberikan vonis hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta.

Politisi PDIP itu terbukti menerima suap sebesar 423 ribu dolar AS dari Konsorsium Alstom. Sebuah perusahaan asal Perancis yang memenangkan tender proyek listrik itu.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya