Berita

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron/Net

Politik

Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, Herman Khaeron: Harusnya Jargon Akhlak Dilaksanakan Konsisten

JUMAT, 06 AGUSTUS 2021 | 13:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Mantan koruptor kasus PLTU Emir Moeis diangkat Menteri BUMN Erick Thohir sebagai komisaris PT Pupuk Iskandar Muda. Hal ini menjadi polemik di kalangan masyarakat, lantaran mantan bendahara PDI Perjuangan tersebut dinilai tidak kompeten di bidang pupuk.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyampaikan dalam penunjukkan komisaris sebuah perusahaan pelat merah harus melalui pertimbangan profesionalitas dan juga moral.

"Dengan jargon BUMN Akhlak (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) harusnya jargon ini dikedepankan dan dilaksanakan secara konsisten,” kata Herman kepada wartawan, Jumat (6/8).


Menurut legislator Partai Demokrat ini, beban PT Pupuk Iskandar Muda cukup berat di tengah situasi pandemi ini, seharusnya Erick Thohir tidak perlu membebani perusahaan pupuk milik negara itu dengan penambahan komisaris baru.

Apalagi kata Herman Khaeron, PT PIM merupakan perusahaan pelat merah yang termauk tidak meraup untung.

"Masih beroperasi saja sudah bagus, itupun ditopang karena adanya subsidi pupuk, oleh karenanya jangan dibebani lagi dengan tambahan komisaris, apalagi kontroversial,” katanya.

"Jika dikelola secara profesional tidak akan menimbulkan kegaduhan, ini kan dikelola secara politis,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya