Berita

Ketua DPR RI, Puan Maharani saat tinjau vaksinasi di Jawa Timur/Ist

Politik

Sasaran Vaksin Makin Luas, Puan Maharani Tidak Ingin Ada Laporan Stok di Daerah Kosong

KAMIS, 05 AGUSTUS 2021 | 18:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi kebijakan pemerintah yang semakin mempermudah warga untuk mendapat vaksinasi Covid-19. Namun, menurut Politisi PDIP itu, kemudahan akses ini harus dibarengi dengan pasokan dan distribusi vaksin yang semakin lancar.

“Kalau akses vaksin telah diperluas untuk warga yang belum punya NIK serta warga rentan, dan sebelumnya juga anak di atas 12 tahun sudah boleh divaksin, berarti sasaran vaksinasi semakin luas. Karena itu, pasokan dan distribusinya tidak boleh tersendat, justru harus semakin lancar,” kata Puan lewat keterangan tertulisnya, Kamis (5/8).

Mantan Menko PMK ini berharap, ke depan tidak ada lagi laporan tentang keterbatasan stok vaksin di daerah yang mengakibatkan proses vaksinasi menjadi tersendat atau bahkan terhenti.


Apalagi, kata Puan, pemerintah mengatakan saat ini total vaksin yang sudah beredar di daerah dan sebagiannya siap didistribusikan berjumlah 100,9 juta dosis vaksin.

“Jumlah stok vaksin itu seharusnya aman untuk beberapa waktu ke depan, tapi kalau ada laporan stok vaksin di daerah kosong, berarti ada yang harus dibenahi dalam sistem data stok vaksin,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, tidak boleh ada jeda waktu yang terlalu lama antara proses data stok vaksin yang riil di lapangan, dengan data stok yang dipantau di pusat.

“Jangan sampai nanti data stok riil vaksin di lapangan sudah habis, tapi data yang terpantau di pusat masih cukup. Jadi delay input datanya tidak boleh terlalu lama,” ucapnya.

“Atau kalau perlu dibuat sistem data yang real time, sehingga kondisi stok sebenarnya di lapangan bisa terpantau setiap waktu dari pusat,” ujarnya.

Menurut Puan, sistem data stok vaksin yang baik tentu akan membantu mempercepat proses vaksinasi itu sendiri.

“Jadi jangan abaikan hal-hal teknis seperti ini. Kalau hal teknis menjadi kendala, segera diperbaiki,” tutup Puan.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Mahkota Peradaban adalah Kemanusiaan

Senin, 26 Januari 2026 | 17:59

Thomas Djiwandono Ulas Arah Kebijakan Ekonomi di Hadapan DPR

Senin, 26 Januari 2026 | 17:49

Pemkab Bekasi Larang Developer Bangun Rumah Baru

Senin, 26 Januari 2026 | 17:46

Pengamat: SP3 Eggi Sudjana Perlu Dikaji Ulang

Senin, 26 Januari 2026 | 17:31

Adies Kadir Diusulkan jadi Calon Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

Senin, 26 Januari 2026 | 17:26

Oknum TNI AL Pengeroyok Buruh di Talaud Bakal Ditindak Tegas

Senin, 26 Januari 2026 | 17:13

KLH Tunggu Langkah Kementerian Lain soal Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Senin, 26 Januari 2026 | 16:58

Noel Ebenezer Ingatkan Purbaya: Ada Pesta Bandit Terganggu

Senin, 26 Januari 2026 | 16:53

Longsor Watukumpul

Senin, 26 Januari 2026 | 16:51

Habiburokhman: Rekomendasi DPR kepada Polri Bersifat Mengikat

Senin, 26 Januari 2026 | 16:42

Selengkapnya