Berita

Ketua DPR RI, Puan Maharani saat tinjau vaksinasi di Jawa Timur/Ist

Politik

Sasaran Vaksin Makin Luas, Puan Maharani Tidak Ingin Ada Laporan Stok di Daerah Kosong

KAMIS, 05 AGUSTUS 2021 | 18:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi kebijakan pemerintah yang semakin mempermudah warga untuk mendapat vaksinasi Covid-19. Namun, menurut Politisi PDIP itu, kemudahan akses ini harus dibarengi dengan pasokan dan distribusi vaksin yang semakin lancar.

“Kalau akses vaksin telah diperluas untuk warga yang belum punya NIK serta warga rentan, dan sebelumnya juga anak di atas 12 tahun sudah boleh divaksin, berarti sasaran vaksinasi semakin luas. Karena itu, pasokan dan distribusinya tidak boleh tersendat, justru harus semakin lancar,” kata Puan lewat keterangan tertulisnya, Kamis (5/8).

Mantan Menko PMK ini berharap, ke depan tidak ada lagi laporan tentang keterbatasan stok vaksin di daerah yang mengakibatkan proses vaksinasi menjadi tersendat atau bahkan terhenti.


Apalagi, kata Puan, pemerintah mengatakan saat ini total vaksin yang sudah beredar di daerah dan sebagiannya siap didistribusikan berjumlah 100,9 juta dosis vaksin.

“Jumlah stok vaksin itu seharusnya aman untuk beberapa waktu ke depan, tapi kalau ada laporan stok vaksin di daerah kosong, berarti ada yang harus dibenahi dalam sistem data stok vaksin,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, tidak boleh ada jeda waktu yang terlalu lama antara proses data stok vaksin yang riil di lapangan, dengan data stok yang dipantau di pusat.

“Jangan sampai nanti data stok riil vaksin di lapangan sudah habis, tapi data yang terpantau di pusat masih cukup. Jadi delay input datanya tidak boleh terlalu lama,” ucapnya.

“Atau kalau perlu dibuat sistem data yang real time, sehingga kondisi stok sebenarnya di lapangan bisa terpantau setiap waktu dari pusat,” ujarnya.

Menurut Puan, sistem data stok vaksin yang baik tentu akan membantu mempercepat proses vaksinasi itu sendiri.

“Jadi jangan abaikan hal-hal teknis seperti ini. Kalau hal teknis menjadi kendala, segera diperbaiki,” tutup Puan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya