Berita

Logo Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama/Net

Politik

Tanggapi Prank 2 T, PPP Singgung Keteladanan NU dan Muhammadiyah yang Jauh dari Sensasi

KAMIS, 05 AGUSTUS 2021 | 08:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Polemik donasi keluarga almarhum Akidi Tio sebesar Rp 2 triliun yang hingga kini belum terlihat wujudnya perlu menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar tidak terjebak informasi palsu.

Menurut Ketua DPP PPP, Abdul Hakim Hidayat, donasi yang sejatinya diperuntukkan untuk penanganan Covid-19 di Sumatera Selatan itu melukai hati masyarakat jika uang tersebut terbukti tidak ada alias bohong.

"Donasi bodong Rp 2 triliun itu sungguh melukai perasaan kita semua, terlebih dalam situasi krisis seperti saat ini," kata pria yang akrab disapa Gus Hakim ini kepada wartawan, Kamis (5/8).


Menurut Gus Hakim, pada hakikatnya jiwa kedermawanan telah melekat pada diri masyarakat Indonesia yang ditujukan dengan sikap solidaritas melalui lembaga-lembaga filantropi di Indonesia.

"Lembaga filantropi di Indonesia telah secara nyata menjadi pendukung utama bagi negara dalam rangka aksi sosial di tengah masyarakat," ujar putra dari Kiai Hasyim Muzadi ini.

Dia menyebutkan, ormas seperti NU dan Muhammadiyah, termasuk banyak lembaga filantropi yang secara nyata telah melakukan aksi konkret patut menjadi contoh, khususnya dalam merespons pandemi Covid-19 ini.

"NU, Muhamadiyah, dan ormas lainnya telah memberi keteladanan dalam melakukan aksi sosial jauh dari gemerlap panggung pemberitaan seperti Akidi Tio beberapa waktu lalu," jelasnya.

Gus Hakim berharap, kasus Akidi Tio menjadi peristiwa terakhir dan tidak terulang lagi di masa mendatang. Ke depan, siapa saja yang dijanjikan donasi agar senantiasa melakukan verifikasi sebelum disebarluaskan ke publik.

"Kita merasa bangga dan terima kasih kepada siapa pun yang punya niat baik untuk membantu sesama. Tapi siapa saja yang dijanjikan donasi dalam rangka aksi sosial, baiknya melakukan tabayyun atau verifikasi sebelum disebarluaskan ke publik," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya