Ketua DPR RI, Puan Maharani/Net
Cara-cara khusus diperlukan dalam menghindari lonjakan kasus Covid-19 di daerah pedesaan.
Hal itu didorong Ketua DPR RI, Puan Maharani, agar dilakukan pemerintah. Karena menurutnya, warga pedesaan kerap tidak mengetahui langkah antisipasi mencegah penularan Covid-19.
"Dengan akses informasi yang tidak sebaik di kota, masyarakat desa perlu lebih diberi sosialisasi tentang bahaya Covid-19, berikut pencegahan dan penanggulangannya,†kata Puan di Jakarta, Rabu (4/8).
Mantan Menko PMK ini menyayangkan masih banyak laporan tentang protokol kesehatan yang belum optimal dilaksanakan di desa, termasuk protokol pemakaman warga desa yang meninggal dunia akibat Covid-19.
"Pasokan informasi tentang bahaya dan cara penanggulangan Covid-19 harus merata antara masyarakat desa dan kota, karena virus ini menginfeksi tanpa memandang wilayah," ucapnya.
Menurut Puan, pemerintah perlu menggandeng tokoh-tokoh masyarakat desa untuk menyosialisasikan tentang bahaya dan cara penanggulangan Covid-19.
Di samping pendekatan kesehatan, ia jaga meminta agar pendekatan agama dan budaya juga perlu dikedapankan oleh para tokoh masyarakat desa, jika dianggap efektif.
“Tokoh-tokoh desa yang berpengaruh perlu digandeng untuk mempengaruhi warga desa dengan berbagai pendekatan yang positif untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit ini,†ujarnya.
Di samping itu, Puan juga mengingatkan pentingnya solidaritas antara warga di pedesaan yang sebenarnya menjadi modal untuk melawan Covid-19.
Namun ia berharap, solidaritas tersebut dapat dibarengi informasi dan pemahaman yang baik tentang penyakit yang mewabah ini.
"Solidaritas tinggi itu penting, tapi pemahaman yang baik tentang penyakit ini juga tak kalah penting. Kalau dua hal ini berjalan dengan baik, masyarakat baik di kota maupun di desa akan lebih efektif melawan Covid-19," tuturnya.
Selain itu, Puan juga menyarankan pemerintah agar tidak luput untuk meningkatkan layanan kesehatan dan vaksinasi bagi masyarakat yang berada di desa-desa, termasuk desa-desa tertinggal di luar Jawa.
Pemerintah juga diminta fleksibel dalam prosedur melayani vaksinasi masyarakat desa.
"Semua warga Indonesia berhak untuk divaksinasi. Jadi untuk hal-hal terkait administrasi, apalagi untuk masyarakat adat, pemerintah sebisanya fleksibel," tutupnya.
