Berita

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid/Net

Politik

Prank Rp 2 T Keluarga Akidi Tio, HNW Desak Polisi Hukum Pelaku Seberat-beratnya

SENIN, 02 AGUSTUS 2021 | 17:08 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Aksi prank sumbangan Rp 2 triliun yang dilakukan keluarga Akidi Tio membuat pilu rakyat Indonesia.

Khususnya warga Sumatera Selatan yang berharap penuh dengan dana hibah itu dapat meringankan beban masyarakat yang saat ini tengah mengaami kesulitan akibat pandemi Covid-19.

Siang ini Polda Sumsel mengamankan putri Akidi Tio, diduga janji hibah dana Rp 2 triliun itu tidak benar adanya.


Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa apa yang dilakukan keluarga Akidi Tio sungguh keterlaluan.

Kata pria yang karib disapa HNW ini, di tengah ekonomi rakyat susah karena PPKM terus diperpanjang keluarga Akidi Tio tega membohongi publik.

"Banyak yang kemudian usahanya susah, dan ada kemudian ekoniminya berat, saudaranya meninggal, dan kemudian pemerintah sendiri susah harus utang ke mana-mana, kok ada yang tega-teganya ngeprank," tegas HNW kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (2/8).

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS ini meminta agar penegak hukum memberikan sanksi berat kepada keluarga Akidi Tio lantaran melakukan kebohongan publik.

"Yang diprank Kapolda Sumsel lagi. Jadi intinya adalah ini harus diberikan hukuman yang sangat keras," katanya.

Menurutnya, sanksi hukuman berat perlu dilakukan agar tidak diikuti masyarakat maupun influencer yang mencoba membuat konten kreatif namun dengan cara negatif.

"Supaya tidak menjadi tren, ini kan sekarang era gila. Demi konten Tiktok, banyak orang yang melakukan hal-hal yang tidak masuk akal," ucapnya.

"Jadi, jangan smapai yang kayak gini jadi tren demi konten kemudian di push seluruh Indonesia," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya