Berita

Ketua DPR RI, Puan Maharani/Net

Politik

Desak Pemerintah Lebih Serius, Puan Tidak Ingin Luar Jawa Jadi Episentrum Baru Covid-19

SELASA, 27 JULI 2021 | 18:46 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah diminta lebih serius menangani pandemi virus corona baru (Covid-19), terutama dalam mencegah potensi meluasnya penyebaran virus.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, salah satu yang perlu dilakukan pemerintah adalah mencegah daerah di luar Jawa dan Bali menjadi episentrum baru penularan Covid-19.

Sebab, penularan di beberapa daerah luar Jawa dan Bali, sudah mencapai 100 persen lebih dalam sepekan terakhir.


“Jangan sampai kejadian di Jawa sebulan terakhir ini terulang di luar Jawa. Dengan fasilitas kesehatan tidak sebaik di Jawa, penularan yang tinggi di luar Jawa akan sangat mengkhawatirkan,” kata Puan di Jakarta, Selasa (27/7).

Oleh karena itu, kata Puan, aparat pemerintah daerah harus melakukan pengawasan yang ketat di wilayahnya masing-masing, khususnya yang masuk zona merah atau yang melaksanakan PPKM Level 4.

“Karena sesiap apapun Faskesnya, kalau laju penularan di hulu tidak benar-benar diredam, pasien tetap tidak akan tertampung,” katanya.

Di samping itu, lanjut Ketua DPP PDI Perjuangan ini, testing dan tracing harus ditingkatkan secara masif per daerah.

Sebab, semakin cepat testing masif dilakukan, semakin cepat potret penyebaran kasus per daerah diketahui.

“Hal ini akan menjadi guidance bagi pemerintah dalam menetapkan policy di hulu dan hilir untuk melandaikan kasus,“ ujar Puan.

Selain testing dan tracing, kata Puan, pemerintah daerah juga harus menfasilitasi tempat isolasi terpusat.

Terlebih pasien yang memilih isoman, harus disertai pengawasan dari aparat setempat dan dukungan masyarakat.

Selain pengawasan, lanjutnya, pemerintah harus secepatnya melakukan mitigasi penularan Covid-19 di luar Jawa, yakni dengan menambah kapasitas faskes beserta tenaga kesehatannya, ketersediaan obat terapi Covid-19 dan juga oksigen.

“Obat terapi Covid-19 dan oksigen di luar Jawa tidak boleh langka seperti di Jawa,” pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya