Berita

Ilustrasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah DKI Jakarta/Net

Kesehatan

Syarat Kartu Vaksin Dan Tes Covid-19 Dikecualikan Untuk Perjalanan Rutin Di Wilayah Aglomerasi Dan Kendaraan Logistik

SENIN, 26 JULI 2021 | 21:25 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Aturan baru terkait ketentuan perjalanan orang pada masa pandemi Covid-19 di dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 nomor 16/2021 memberikan pengecualian syarat bagi yang berpergian di dalam wilayah aglomerasi.

Dalam angka 3 poin f tentang protokol disebutkan, Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) harus mengikuti sejumlah ketentuan yang telah diatur Satgas Penanganan Covid-19 dalam beleid ini.

Di mana, setiap orang yang melakukan perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara dari dan ke Pulau Jawa dan Pulau Bali yang telah ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) sebagai wilayah PPKM Level 4, Level 3, Level 2 dan Level 1 wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan suarat keterangan hasil negatif RT-PCR yang sampelnya diambil maksimal 2X24 jam sebelum keberangkatan.

Hal yang sama juga berlaku bagi orang yang melakukan perjalanan dari dan ke wilayah PPKM Level 4, Level 3, Level 2 atau Level 1 yang menggunakan moda transportasi laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan, kereta api. Namun dalam kategori ini, tes RT-PCR bisa digantikan dengan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil maksimal 1X24 jam sebelum keberangkatan.

Khusus untuk perjalanan rutin di wilayah aglomerasi dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api, persyaratan perjalanan berupa kartu vaksin dan tes RT-PCR ataupun rapid test antigen dikecualikan oleh Satgas Penanganan Covid-19.

"Namun diwajibkan untuk menunjukkan STRP atau surat keterangan perjalanan lainnya," demikian bunyi huruf f angka 3 poin f tentang protokol SE 16/2021 yang dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/7).

Selain itu, ketentuan menunjukkan kartu vaksin juga dikecualikan Satgas untuk pelaku perjalanan kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya.

Selain itu, Satgas juga membatasi sementara waktu bagi pelaku perjalanan orang dengan usia di bawah 12 tahun.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya