Berita

Peternak unggas mandiri, Alvino Antonio bersama kuasa hukumnya Hermawanto saat mendaftarkan gugatan di PTUN, Jakarta, Kamis, 22 Juli/Repro

Hukum

Tiga Kali Somasi Tidak Digubris, Peternak Mandiri Gugat Pemerintah Ke PTUN

KAMIS, 22 JULI 2021 | 22:41 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Peternak unggas mandiri menggugat Menteri Pertanian RI (Mentan), Menteri Perdagangan RI (Mendag) dan Presiden RI di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena tidak menjalankan kewajiban konstitusinya.

Gugatan dengan nomor 173/6/TF/2021/PTUN-JKT dilayangkan sebagai lanjutan dari tiga (3) kali nota keberatan kepada Tergugat I Mentan pada 15 Maret, 29 Maret dan 20 April 2021. Tergugat II Mendag pada 28 Mei 2021 dan Tergugat III Presiden RI pada 18 Juni 2021.

Peternak unggas mandiri, Alvino Antonio selaku penggugat menuntut Pemerintah membayar ganti rugi sebesar Rp5,4 triliun kepada seluruh peternak mandiri di Indonesia. Kerugian tersebut disebabkan harga jual ayam hidup dibawah biaya pokok produksi dan harga sapronak, pakan, anak ayam yang selalu tinggi pada 2019 dan 2020.

Menurut Alvino, harga jual kerap dibawah harga terendah acuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 7/2020, yakni Rp.19.000/kg, ditambah kondisi pandemi yang semakin memperparah kondisi perekonomian peternak.

Ia mengungkapkan, pada 12 Juli lalu harga live bird menyentuh Rp10ribu. Data yang dihimpun Alvino dari Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia(PINSAR) menyebutkan, rata-rata harga jual live bird di angka Rp 14.000 pada 20 Juli 2021.

"Hobi Pemerintah memang sepertinya hanya lip service. Konstitusi tidak dijalankan. Kejadian ini terus berulang dan seolah-olah Pemerintah membiarkan kami mati perlahan. Maka dari itu kami menuntut ganti rugi," ujar Alvino saat mendaftarkan gugatan di PTUN, Jakarta, Kamis (22/7).

Kuasa hukum Alvino, Hermawanto menyebut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Perdagangan M. Luthfi, tidak melakukan tindakan hukum sesuai kewajibannya melakukan stabilisasi ketersediaan dan harga live bird, DOC dan pakan.

Sedangkan Presiden Joko Widodo dianggap tetap membiarkan kedua menteri tersebut tidak menjalankan kewajibannya. Maka dari itu Peternak Mandiri juga memaskkan nama Jokowi ke dalam tuntutan Alvino.

"Pemerintah seolah-olah membiarkan nasib peternak mandiri semakin terpuruk dengan tidak pernah mengeluarkan terobosan kebijakan yang benar-benar berpihak dan melindungi peternak rakyat," tuturnya.

Menurut Hermawanto, seharusnya pemerintah punya kontrol kuat terhadap perusahaan integrator besar yang memiliki usaha dari hulu sampai hilir. Tetapi kekuatan produksinya dipasarkan di berbagai pasar tradisional sehingga mematikan usaha peternak kecil mandiri.

"Fakta di lapangan semakin menurunnya jumlah peternak mandiri, lemahnya akses peternak terhadap sumber daya peternakan dan banyaknya usaha peternak mandiri yang bangkrut," tambah Hermawanto.

Sekjen Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara, Kadma Wijaya menambahkan, pihaknya bersama peternak mandiri seluruh Indonesia sepenuhnya mendukung Alvino menggugat Pemerintah.

"Ini bentuk keberanian peternak mandiri dan akan menjadi bagian dari sejarah. (Gugatan) ini sebagai bentuk kekecewaan terbesar kami kepada Pemerintah yang tidak pernah melindungi dan berpihak kepada peternak mandiri," ucap Kadma.

Kadma menjelaskan, UU 19/2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, secara eksplisit menyebutkan kewajiban Pemerintah mengakomodir dan mendukung peternak mandiri. Namun ia memandang pemerintah hanya berpihak kepada kepentingan perusahaan integrator besar saja.

"Kan tidak ada UU yang mewajibkan Pemerintah berpihak kepada perusahaan integrator. Kami seperti bersaing head to head dengan integrator. Tidak mungkin kami bisa bertahan. Harapan kami, dengan gugatan ini Pemerintah bisa membuka mata hati untuk menyelamatkan peternak mandiri," pungkas Kadma.

Populer

Ribuan Tetangga Rocky Gerung Bertekad Geruduk Kediaman Prabowo Subianto

Minggu, 19 September 2021 | 08:31

Mantan Petinggi Polri: Banyak Kasus Penistaaan Agama Islam Tak Diproses di Era Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 05:52

Viral Video Demo PT Sentul City, Don Adam: Revolusi Dimulai dari Sentul?

Senin, 13 September 2021 | 22:01

Lieus Sungkharisma Nilai Tindakan Napoleon Bonaparte terhadap M Kece Tak Sejalan dengan Ideologi Pancasila

Rabu, 22 September 2021 | 02:22

Di Mata Ketua GNPF Ulama, Napoleon Bonaparte Adalah Manusia Pilihan Tuhan

Minggu, 19 September 2021 | 14:28

Satu Tentara Dikabarkan Tewas Lagi di Papua, Natalius Pigai Salahkan Kebijakan Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 14:33

Beda Sikap Usai Diperiksa KPK, Anies Baswedan Tenang sedangkan 2 Politisi PDIP Pilih Kabur dari Wartawan

Selasa, 21 September 2021 | 19:34

UPDATE

Serukan Hentikan Biaya Politik Mahal, KPK: Akar Dari Korupsi Adalah Jabatan Berbiaya

Kamis, 23 September 2021 | 00:56

Viral Foto Helikopter Diangkut Melalui Perbatasan, Pakistan Pasok Peralatan Militer ke Afghanistan?

Kamis, 23 September 2021 | 00:41

Bukan Hanya Covid-19, Pengungsi Afghanistan Juga Alami Gangguan Mental dan Malnutrisi

Kamis, 23 September 2021 | 00:29

Periode Kedua TM Nurlif, Golkar Aceh Seperti Kehilangan Arah

Kamis, 23 September 2021 | 00:20

Terasing di Negeri Sendiri, Pengungsi Afghanistan Tidur Ditemani Aroma Busuk Toilet Setiap Malam

Kamis, 23 September 2021 | 00:06

Belum Umumkan Tersangka, KPK Pastikan Penyidikan Kasus Gratifikasi di Lampung Utara Masih Berjalan

Rabu, 22 September 2021 | 23:58

Usai Foto Makan Pizza di New York dengan Masker di Dagu Viral, Menteri Kesehatan Brasil Dinyatakan Positif Covid-19

Rabu, 22 September 2021 | 23:42

Terima Audiensi Bupati Wajo, Ketua DPD RI Bahas Tindak Lanjut Revitalisasi Masjid Tua Tosora

Rabu, 22 September 2021 | 23:35

Taliban Minta Diberi Panggung untuk Berpidato di Majelis Umum PBB ke-76

Rabu, 22 September 2021 | 23:18

Wacana Pemberlakuan PPHN adalah Jebakan Romantisme Orde Baru

Rabu, 22 September 2021 | 22:52

Selengkapnya