Berita

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy/Net

Politik

Indonesia Dianggap Dalam Kondisi Darurat Militer, Ali Rifan: Jangan Tambah Kepanikan Masyarakat

MINGGU, 18 JULI 2021 | 00:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, yang menyebut Indonesia dalam kondisi Darurat Militer hanya akan menambah kecemasan masyarakat.

Pemerintah seharusnya bisa memberikan kabar yang membuat hati masyarakat senang. Sehingga imunitas masyaraka bisa meningkat untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun ini.

"Iya, seperti dikatakan Presiden Jokowi, para menteri harus punya sense of crisiskepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/7).


Karena, lanjut Ali Rifan, saat masyarakat sudah cukup tertekan dengan berita-berita yang muncul belakangan ini. Yaitu hampir di semua laman berita, medsos, dan grup-rtup WA isinya soal covid dan kabar duka.

"Inilah yang menurut Ali RIfa sedikit banyak telah mempengaruhi psikologi masyarakat," terangnya.

Ditegaskan Ali Rifan, tidak sehat bagi masyarakat kalau terus dicekoki berita-berita yang isinya ketakutan. Sebab, kondisi ini bukan menamhan imunitas, tapi malah drop.

"Karema itu, dalam hal ini, yang dibutuhkan masyakat adalah kehadiran pemerintah soal pemenuhan hajat hidup, akibat terdampak dari kebijakan PPKM darurat," katanya.

"Pemerintah sebaiknya banyak memberikan kabar gembira ke masyarakat, misalnya dengan program-program bantuan sosial. Bukan malah menebar kepanikan," tandas Ali Rifan.

Menteri Koordinator PMK, Muhadjir Effendy, sebelumnya menyampaikan bahwa sebetulnya kondisi pandemi Covid-19 telah membuat Indonesia bertatus darurat militer.

"Sebenarnya pemerintah sekarang ini walaupun tidak di-declare (dinyatakan) kita ini kan dalam keadaan darurat militer. Jadi kalau darurat itu ukurannya tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, darurat perang. Nah, kalau sekarang ini sudah darurat militer," kata Muhadjir saat kunjungan kerja di Sleman, Yogyakarta, Jumat (16/7).

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya