Berita

Presiden Joko Widodo (kiri) meninjau langsung penyuntikan perdana vaksinasi Covid-19 Gotong Royong, di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Selasa (18/5)/Net

Politik

Demokrat: Ratusan Triliun Sudah Diberi, Hak Kita Bertanya, Masih Mampu Gak Negara Urus Covid Ini?

KAMIS, 08 JULI 2021 | 12:45 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Jansen Sitindaon mempertanyakan kemampuan pemerintah mengatasi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini.

Menurut Jansen, dengan anggaran ratusan triliun rupiah yang diberikan melalui Perppu 1/2020 yang telah disahkan menjadi UU 2/2020 dimana Partai Demokrat ikut menyetujui, pemerintah seharusnya menunjukan kepada rakyat penanganan yang baik terhadap pandemi Covid-19 ini.

"Uang sudah kita beri. Ratusan Triliun dianggarkan tak ada menghalangi. Mestinya adalah sedikit kemenangan kecil. Yang terjadi ngurus oksigen saja tak beres," kata Jansen dalam keterangan tertulis, Kamis (8/7).


"Jadi hak kita bertanya masih mampu tidak negara ngurus Covid ini," tambahnya menekankan.

Di Indonesia, lonjakan kasus aktif Covid-19 memang semakin menjadi. Menurut catatan resmi, hari Rabu kemarin (7/7) jumlah kasus baru dalam satu hari secara nasional lebih dari 34 ribu kasus. Sementara jumlah orang yang meninggal dunia dalam satu hari lebih dari 1.000 orang.

Daya tampung rumah sakit sudah berada di titik kritis. Banyak orang yang terjangkit virus ini dan membutuhkan perawatan di rumah sakit terpaksa bertahan di rumah-rumah. Tidak sedikit tenda darurat didirikan di halaman rumah sakit karena kamar sudah tidak mampu menampung pasien.

"Fakta penanganan Covid ini buruk, tak bisa diabaikan. Karena dia ada dihadapan kita bersama. Kalau pemerintah masih mampu, buktikan. Karena itu yang kita harapkan bersama. Agar tidak terus tambah korban, lakukan perbaikan dan perubahan agar saudara kita yang gugur di pandemi ini tidak sia-sia," demikian Jansen.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya