Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Dorongan Tiga Periode Dinilai Hanya Kedok Untuk Mengukur Apakah Jokowi Masih Dibutuhkan

SELASA, 22 JUNI 2021 | 19:47 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Komunikolog politik nasional Tamil Selvan melihat maksud dibalik dorongan jabatan tiga periode presiden melalui duet Jokowi-Prabowo pada Pilpres 2024 yang akan datang.

Pria yang akrab disapa Kang Tamil ini, menengarai wacana tiga periode sejatinya hanya untuk mengukur sejauh mana kekuatan real (nyata) Jokowi di mata masyarakat. Menurutnya, Jokowi justru cenderung mempersiapkan kepemimpinannya untuk 6 periode kedepan, tapi tidak dipimpin tubuh jasmani Jokowi, melainkan ideologi mantan Walikota Solo itu.

"Ada pihak yang ingin mengukur kekuatan real Jokowi di masyarakat, terutama pada saat banyaknya kebijakan pemerintah yang mengecewakan rakyat. Apakah Jokowi masih diinginkan rakyat? Jadi bukan Jokowi yang akan maju untuk ketiga kali," kata Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/6).


Pola cek ombak model begini, kata Tamil dianggap penting bagi Jokowi sebagai bargaining position kepada PDI Perjuangan, ketika calon yang didukung oleh Jokowi berbeda dengan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan.

"Secara politik, Jokowi perlu memastikan bahwa presiden di 2024 akan 'mengamankan' pemerintahannya 10 tahun ini. Sehingga perlu ada langkah antisipasi jika di 2024, Jokowi dan PDIP akan mendukung capres yang berbeda," ujarnya.

Disisi lain, dalam wacana ini Tamil melihat ada potensi Jokowi menyiapkan keluarganya untuk meneruskan kepemimpinannya hingga 6 periode. Hipotesa ini diperkuat dengan munculnya nama Iriana Jokowi sebagai capres perempuan, serta isu amandemen presidential treshold yang berpotensi merubah batas umur capres dan cawapres, sehingga membuka peluang Gibran untuk bisa menjadi capres atau cawapres di 2024.

"Justru yang perlu diwaspadai adalah potensi politik dinasti Jokowi, sebab saya melihat ada sinyal untuk menerjunkan Iriana Jokowi atau Gibran sebagai Cawapres di 2024. Secara demokrasi ini tentu tidak sehat, namun secara politik ini sah, karena melalui pemilihan langsung yang berpotensi terpilih atau tidak" paparnya.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

UPDATE

Titik Terang di Beltim, PT Timah Diperbolehkan Beli Timah Rakyat

Selasa, 18 Agustus 2026 | 21:38

Mantri BRI Rela Terobos Kabut dan Jalan Terjal demi Jaga Asa Pelaku Usaha

Selasa, 18 Agustus 2026 | 21:21

Alunan Bella Ciao Iringi Pembubaran Demo BEM UI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:57

BEM UI: Kemerdekaan Indonesia Masih Semu

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:45

Serba-Serbi Demo, Intel Cegat Massa Tak Berseragam Merapat Barisan BEM UI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:39

Peringatan Dini BMKG Modal Penting Hadapi Karhutla

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:28

MES Siapkan Jurus Jadikan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:13

Budaya KKN dan Koncoisme Penghalang Cita-cita Merdeka

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:00

Waspada! El Nino Tahun Ini Lebih Kuat dari 2015

Selasa, 18 Agustus 2026 | 19:48

Said Abdullah: Rekam Jejak Destry-Aida Jadi Modal Pimpin BI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 19:38

Selengkapnya