Berita

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad/Net

Politik

Lockdown Salah Satu Opsi Yang Perlu Dikaji Pemerintah

SENIN, 21 JUNI 2021 | 14:19 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah harus mulai mempertimbangkan dorongan untuk dilakukan lockdown seiring lonjakan kasus Covid-19 yang belakangan semakin massif.

"Ada pendapat masyarakat, pendapat pakar itu salah satu gagasan yang mungkin perlu dikaji oleh pemerintah untuk menjadi salah satu opsi dalam menekan laju Covid-19," ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Senin (21/6).

Pemerintah, kata Dasco, harus berorientasi pada kesehatan masyarakat dalam mengambil kebijakan strategis.


"Paling penting pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang mengutamakan keselamatan masyarakat," katanya.

Sementara kepada masyarakat, Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini meminta untuk tetap taat menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Kepada masyarakat kami imbau untuk di tengah pandemi yang lonjakan tinggi ini untuk tetap menjaga protokol kesehatan tidak keluar rumah apabila tidak perlu," pungkasnya.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Profesor Zubairi Djoerban telah menyarankan agar Indonesia menerapkan lockdown selama dua minggu.

“Saran saya. Lebih bijaksana bagi Indonesia untuk terapkan lockdown selama dua minggu,” ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Senin (21/6).

Menurutnya, banyak manfaat yang akan dipetik dari penerapan lockdown. Mulai dari memperlambat penyebaran, meratakan kurva, hingga penyelamatan fasilitas kesehatan.

“Dan yang pamungkas menahan situasi pandemi jadi ekstrem, yang akan membahayakan lebih banyak nyawa,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya