Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin saat memberikan sambutan pada acara Penutupan Konferensi Nasional Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad ke-21, di Universitas Pertahanan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 18 Juni/Repro
Tantangan global yang dialami berbagai negara dalam konteks pertahanan dan keamanan ikut diantisipasi pemerintah Indonesia.
Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin, meminta adanya penguatan pada sektor pertahanan dan keamanan, guna menghadapi tantangan-tantangan pertahanan dan keamanan, baik dari aspek militer, nonomiliter maupun hibrida.
Menghadapi kasus global yang belum menunjukkan penurunan secara signifikan, maka peran sektor pertahanan dan keamanan menjadi semakin penting untuk diperkuat, ujar Maruf pada acara Penutupan Konferensi Nasional Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad ke-21, di Universitas Pertahanan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/6).
"Berbagai kemungkinan harus mampu diantisipasi untuk melindungi segenap bangsa, negara, dan seluruh warganya,"tambahnya dihadapan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto yang ikut hadir di dalam acara.
Salah satu upaya untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan tersebut, lanjut Maruf, dapat dilakukan melalui pemberian pembekalan kepada seluruh komponen bangsa. Hal itu diperlukan untuk berkolaborasi secara efektif dalam menghadapi tantangan.
"Segenap komponen bangsa baik pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian, dan seluruh masyarakat perlu mendapatkan pembekalan agar memiliki kesiapsiagaan dan kewaspadaan," ungkapnya.
Menurut eks Ketua Majelis Ulama Indonesia ini, segala ancaman dan tantangan yang muncul bisa dihadapi dengan baik jika dilakukan secara kolaboratif. Termasuk dalam hal kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap ancaman.
Namun begitu, Maruf menuturkan bahwa upaya kolaboratif harus diimbangi dengan inovasi kreativitas yang tinggi, agar sumber daya nasional yang dimiliki, meskipun terbatas, dapat diberdayakan secara efektif dan efisien.
Eks Rais Aam PBNU ini menyebutkan satu instrumen yang bisa dijadikan acuan dalam memperkuat sistem pertahanan Indonesia dalam emnghadapi tantangan. Yaitu, Peraturan Pemerintah (PP) 3/2021 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
"Berbagai komponen tersebut diharapkan menjadi bagian dari suatu mekanisme dan garda terdepan di masyarakat dalam melindungi dan mencegah infiltrasi nilai-nilai yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, seperti intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme," tuturnya.
Lebih lanjut, Maruf Amin berharap Konferensi Nasional Sishankamrata Abad ke-21 yang digelar sejak tanggal 14-18 Juni ini bisa menghasilkan buah pikiran yang bisa dilakukan untuk memperkuat pertahanan dan keamanan nasional.
"Dokumen hasil konferensi ini bernilai sangat strategis dalam mendorong gerakan berskala nasional untuk mengoptimalkan implementasi dari sishankamrata menghadapi ancaman terhadap NKRI di abad ke-21," ungkapnya.
"Saya minta agar apa saja yang sudah dirumuskan tersebut, jangan sampai hanya menjadi dokumen di atas meja, namun dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi NKRI," pungkasnya.
