Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

Luhut Salahkan Pemudik, DPR: Justru Kita Bertanya Kenapa Pemerintah Tidak Tegas

RABU, 16 JUNI 2021 | 11:51 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pernyataan kontroversial yang disampaikan Menteri Koodinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) soal pemimpin tidak memberi contoh dalam penanganan Covid-19 menjadi buah bibir.

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, apapun alasan yang disampaikan pemerintah harusnya itu dijadikan refleksi.

"Saya kira begini, apapun alasan yang disampaikan oleh pemerintah itu hanyalah sebagai refleksi saja," ujar Saleh kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (17/6).


Selain soal pemimpin yang tidak memberikan contoh, Luhut juga menyebutkan bandelnya masyarakat dengan nekat mudik juga menjadi andil dalam lonjakan kasus tersebut.

Bagi Saleh Daulay, tidak tepat juga apa yang dikatakan Luhut. Pasalnya, larangan mudik juga sudah berulang kali diingatkan. Justru ketegasan pemerintah yang perlu dipertanyakan.

"Saya sendiri saja sudah bolak balik mengingatkan soal mudik ini, tetapi masyarakat kan tidak bisa diatur, tetapi kalau mau dilihat juga buktinya pemerintah tidak bisa melarang juga kan," jelasnya.

"Kita akan tanya kenapa pemerintah tidak tegas, sudah buat aturan tapi tetap aja orang-orang pulang, orang-orang mudik," imbuhnya.

Ketua Fraksi PAN DPR RI ini juga mengingatkan bahwa untuk menyikapi lonjakan kasus Covid-19 tidak bisa dilakukan dengan saling menyalahkan.

"Kalau mau saling menyalahkan tentu tidak akan selesai," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya