Berita

Connie Rahakundini Bakrie dan Prabowo Subianto/Net

Suluh

Berharap Kejujuran Prabowo Subianto

KAMIS, 10 JUNI 2021 | 07:13 WIB | OLEH: YELAS KAPARINO

MENTERI Pertahanan Prabowo Subianto di-bully habis di berbagai media sosial terkait “anggaran” Rp  1.700 triliun untuk pengadaan alutsista. Bahkan Rancangan Perpres yang menjadi payung untuk pengadaan alutsista tersebut pun bocor di masyarakat.

Adalah pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie yang dengan terang-terangan mengecam rencana anggaran pembelian alutsista tersebut, yang menurut rencana akan dihabiskan sampai tahun 2024.

Connie juga mengaitkan hal itu dengan mafia pembelian senjata yang merajalela selama ini, sehingga melahirkan spekulasi bahwa anggaran itu akan menjadi bancakan politik untuk Pilpres 2024.

Berbagai pengamat lainnya, seperti Prof. Didiek J. Rachbini dari Indef dan Universitas Paramadina mengecam rencana anggaran ini karena dianggap bukan atau setidaknya belum prioritas. Menurutnya, yang seharusnya menjadi prioritas saat ini adalah sektor kesehatan khususnya penanggulangan pandemi Covid-19 termasuk anggaran bantuan sosial.

Belum lagi, anggaran fantastis itu menurut kabar yang berkembang akan diperoleh lewat skema utang luar negeri.

Tesis Prabowo tentang pertahanan negara sebenarnya sudah diketahui publik dalam debat di arena Pilpres 2019 lalu, ketika ia menantang Joko Widodo.

Dalam salah satu debat, Jokowi mengatakan dirinya tidak melihat potensi ancaman nyata terhadap Indonesia dalam waktu dekat dan menengah.

Sebalik, Prabowo mengatakan bahwa ancaman itu sangat nyata. Prabowo menyinggung kondisi alutsista yang banyak di antaranya sudah tua, dari pembelian era 1960an dan 1970an. Dia menggarisbawahi, pembaharuan alutsista mutlak dilakukan, disertai dengan penaikan anggaran pertahanan.

Di akhir pertarungan, Prabowo bersedia bergabung dengan pemerintahan Jokowi dan mendapatkan portofolio Kementerian Pertahanan.

Keputusan Jokowi mengajak Prabowo dalam pemerintahannya, terlebih memberikan pos Menhan, dapat dilihat sebagai kesediaan Jokowi mengadopsi tesis Prabowo mengenai sektor pertahanan tersebut.

Sehingga, dapat dipahami pula wila pada gilirannya Jokowi memberikan kepercayaan pada Prabowo untuk menyusun rencana modernisasi alutsista, termasuk memberikan ruang yang cukup besar dalam formasi APBN.

Kini pertanyaannya adalah, mengapa masyarakat tidak menyambut baik rencana Prabowo ini? Apa yang salah?

Coba kita bandingkan dengan apa yang sedang terjadi di Amerika Serikat dalam hal yang kurang lebih sama ini.

Baru saja Senat Amerika Serikat menyetujui anggaran senilai Rp 3.568,7 triliun atau 250 miliar dolar AS untuk mendukung riset dan industri semi konduktor selama lima tahun.

Anggaran ini di luar budget pertahanan sebesar 705 miliar dolar AS pada tahun 2021 ini.

Dalam voting, 68 persen anggota Senat memberikan dukungan. Ini mengisyaratkan bahwa terjadi realignment dukungan dari kedua kubu yang secara tradisional sering dipandang bermusuhan, Partai Demokrat dan Partai Republik.

Dalam keputusan politik Joe Biden  meneruskan kebijakan Donald Trump telah pula dimasukkan  secara terang-terangan respon yang diberikan AS dalam menjawab tantangan perang teknologi dari Republik Rakyat China (RRC). Di antaranya melarang kontraktor yang terkait menggunakan teknologi informasi RRC, seperti Huawei. Juga, melarang pejabat AS menggunakan akses teknologi informasi buatan RRC.

Selain untuk menguasai teknologi canggih semi konduktor dan informatika, keputusan Senat AS juga dapat dilihat sebagai bagian dari dukungan terhadap rencana penguatan sistem pertahanan Amerika mengingat teknologi ini terkait dengan “surveillance” dan “proxy war”.

Rencana anggaran di atas sangat jelas kegunaannya, yakni untuk menguasai teknologi semi konduktor. Sementara ancaman nyata yang didefinisikan adalah dominasi RRC dalam teknologi informasi abad 21 ini.

Kita kembali ke Indonesia.

Tentu saja kita memahami bahwa detail penggunaan anggaran pertahanan adalah rahasia yang harus dijaga ketat.

Perlu dipikirkan masak-masak, agar rencana anggaran sebesar Rp 1.700 triliun sampai tahun 2024 dapat diterima masyarakat luas sebagai sebua rencana yang solid dan dapat dipercaya penggunaannya.

Untuk itu, tentu berbagai pertanyaan yang sudah disinggung di awal harus dapat dijawab oleh Prabowo.

Prabowo misalnya, harus menjawab pertanyaan Connie Rahakundini Bakrie atas dua hal. Pertama, mengapa anggaran itu harus dihabiskan pada tahun 2024? Dan kedua, kenapa ada mafia bisnis alutsista?

Prabowo juga harus menjelaskan kembali definis ancaman nyata yang dimaksudnya.

Kemudian, Prabowo harus menjawab bagaimana urgensi anggaran pertahanan dikomparasikan dengan kebutuhan anggaran kesehatan dan sosial?

Rahasia anggaran pertahanan secara detail tentu memang wilayah strategis yang mesti dirahasiakan. Namun, pertanyaan yang muncul bukan mengenai detail anggaran. Melainkan mengenai hal yang jauh lebih prinsipal.

Pertanyaan Connie secara prinsip menantang kejelasan definisi ancaman strategis, efisiensi anggaran dan “national interested versus (personal) vested interest” menjelang Pilpres 2024.

Apalagi jika dikaitkan dengan jejak mantan menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo yang tengah berurusan dengan hukum karena kasus korupsi.

Di sinilah tantangan besar bagi Prabowo Subianto.

Agar menjadi jelas. Ini tidak bermaksud menghalangi langkah kuda Prabowo di tahun 2024. Namun tentang kejujuran agar rencana Prabowo membangun alutsista negara dapat diterima rakyat.

Populer

Permainan Jokowi Terbaca Prabowo dan Megawati

Selasa, 25 Februari 2025 | 18:01

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Mengapa KPK Keukeuh Tidak Mau Usut Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi?

Selasa, 25 Februari 2025 | 08:02

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana Tak Patuhi Instruksi Megawati

Sabtu, 22 Februari 2025 | 03:26

UPDATE

Irwasum Polri Pimpin Panen Jagung Serentak di Madiun

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:40

Alex Indra Minta Pemerintah Jamin Stabilitas Harga Pangan di Ramadan dan Lebaran

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:37

Pemerintah dan Pertamina Jamin Stok Elpiji Aman Jelang Lebaran

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:34

Cak Imin Ceramahi Mendes Yandri: Hati-Hati jadi Pejabat

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:24

Kelompok Ini Berhak Dapat Layanan Transportasi Gratis di Jakarta

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:23

Satgas Damai Cartenz Buru Enam Napi Lapas Wamena yang Kabur

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:08

Cagub Papua Mathius Fakhiri: Keadilan Akhirnya Datang Juga

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:07

PKS Siapkan Berbagai Program Sosial Selama Ramadan

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:47

KWI Anugerahi Penghargaan Tujuh Organisasi Lintas Iman

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:45

DPR Ditagih Selesaikan RUU Pemilu

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:45

Selengkapnya