Catatan PPP, Menteri Koperasi Dan UKM Layak Diganti

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mempunyai hak prerogatif untuk merombak kabinetnya.

Namun, jika mengacu pada kinerja, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) dinilai belum ada gebrakan berarti dalam menangani dampak dari pandemi Covid-19.

Begitu disampaikan Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi saat menjadi narasumber dalam diskusi daring POLEMIK MNC TRIJAYA FM, bertajuk "Jangan Pegel Minggu Reshuflle" pada Sabtu (24/4).

"Ada (catatan) beberapa, contoh mitra kerja kami di Komisi VI DPR, Kementerian Koperasi dan UKM kalau kita melihat kan belum maksimal di era pandemi ini dalam menggerakkan sektor UMKM," kata Awiek, sapaan karib Ahmad Baidowi.

Ia menegaskan bahwa pandangannya itu menggunakan alat ukur kinerja dari tiap-tiap kementerian. Sehingga pos Kementerian tersebut bisa dikategorikan layak atau tidak direshuffle.

"Kami alat ukurnya kinerja. Mitra kami di Komisi VI itu memang Kemenkop UKM belum ada terobosan yang berarti," tuturnya.

"Selebihnya itu hak prerogatif dari Presiden," demikian Awiek.

Selain Awiek, narasumber lain dalam diskusi daring tersebut antara lain Waketum Gerindra Fadli Zon, Politikus PDIP Putra Nababan, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi, dan Juru Buat Presiden Fadjroel Rachman.