Berita

Demo anti-Pracis di Pakistan/Net

Dunia

Protes Anti-Prancis Makin Panas, Pakistan Blokir Total Akses Medsos Dan Aplikasi Perpesanan Instan

JUMAT, 16 APRIL 2021 | 17:01 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Pakistan telah mengeluarkan perintah untuk menutup sementara media sosial dan platform pesan instan, sebagai imbas dari protes anti-Prancis yang diwarnai aksi kekerasan.

Dalam pemberitahuan kepada Otoritas Telekomunikasi Pakistan pada Jumat (16/4) waktu setempat, Kementerian Dalam Negeri meminta "pemblokiran total" atas Twitter, Facebook, Whatsapp, YouTube dan Telegram hingga pukul 3 sore waktu Pakistan.

AFP melaporkan, pengguna internet Pakistan sendiri mengaku telah mengalami kesulitan mengakses aplikasi termasuk WhatApp, Facebook, YouTube dan Twitter sejak Jumat pagi.


Pemberitahuan itu tidak memberikan alasan untuk larangan tersebut tetapi itu datang sehari setelah kedutaan besar Prancis di Islamabad menyarankan warga negara dan perusahaan Prancis di Pakistan untuk meninggalkan negara itu, setelah demonstrasi yang dipimpin oleh kelompok Islam garis keras Tehrik-i-Labaik (TLP) menyerukan pengusiran duta besar Prancis dan boikot produk Prancis.

Sentimen anti-Prancis telah berlangsung selama berbulan-bulan di Pakistan, sejak Presiden Prancis Emmanuel Macron memberikan dukungannya kepada majalah satir Charlie Hebdo untuk menerbitkan ulang kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad, sebuah tindakan yang dianggap menghujat oleh banyak Muslim.

Awal pekan ini, kementerian dalam negeri Pakistan mengatakan akan melarang TLP dan menahan pemimpin kelompok itu, Saad Rizvi, sebuah tindakan yang memicu protes kekerasan di mana dua petugas polisi tewas dan sekitar 580 lainnya terluka.

Penangkapan Rizvi memicu protes kekerasan oleh para pengikutnya, yang mengganggu lalu lintas dengan melakukan aksi duduk di seluruh negeri.  

Meskipun pasukan keamanan membersihkan hampir semua aksi unjuk rasa, ribuan pengikut Rizvi masih berkumpul di Lahore, bersumpah untuk mati demi melindungi kehormatan Nabi Muhammad.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

UPDATE

Titik Terang di Beltim, PT Timah Diperbolehkan Beli Timah Rakyat

Selasa, 18 Agustus 2026 | 21:38

Mantri BRI Rela Terobos Kabut dan Jalan Terjal demi Jaga Asa Pelaku Usaha

Selasa, 18 Agustus 2026 | 21:21

Alunan Bella Ciao Iringi Pembubaran Demo BEM UI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:57

BEM UI: Kemerdekaan Indonesia Masih Semu

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:45

Serba-Serbi Demo, Intel Cegat Massa Tak Berseragam Merapat Barisan BEM UI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:39

Peringatan Dini BMKG Modal Penting Hadapi Karhutla

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:28

MES Siapkan Jurus Jadikan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:13

Budaya KKN dan Koncoisme Penghalang Cita-cita Merdeka

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:00

Waspada! El Nino Tahun Ini Lebih Kuat dari 2015

Selasa, 18 Agustus 2026 | 19:48

Said Abdullah: Rekam Jejak Destry-Aida Jadi Modal Pimpin BI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 19:38

Selengkapnya