Pemprov Lebih Utamakan Hiburan Ketimbang Pendidikan, Pimpinan DPRD DKI Bersedih

SENIN, 15 MARET 2021 | 08:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemeritah Provinsi DKI Jakarta membuka peluang bagi pengusaha karaoke untuk kembali beroperasi di tengah Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro.

Melalui surat edaran nomor 64/SE/2021 yang diteken Plt Kadisparekraf, Gumilar Ekalaya, pada 8 Maret kemarin, pengusaha karoke dapat mengajukan permohonan pembukaan kembali usahanya kepada tim gabungan melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Zita Anjani pun mengaku sedih atas keputusan Pemprov DKI tersebut.

Menurutnya, dibanding membuka tempat hiburan, lebih baik Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan masalah pendidikan.

"Saat anak-anak dibatasi ke sekolah, yang dewasa diberi kebebasan ke tempat karaoke. Di mana sebetulnya posisi pendidikan dalam prioritas Pemprov DKI?" kata Zita kepada Kantor Berita RMOLJakarta, Senin (15/3).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini memohon agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan.

"Saya berharap Pak Gubernur segera bertindak, kurangi beban anak. Datanglah ke mereka. Hadirkan kembali dunianya, buat anak DKI kembali tersenyum," pungkasnya.

Berita

Politik

Pemprov Lebih Utamakan Hiburan Ketimbang Pendidikan, Pimpinan DPRD DKI Bersedih

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Aliran Bantuan ke Aceh

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Bangun Jembatan Harapan

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral