Berita

Kerumunan terjadi saat Presiden Jokowi kunjugan kerja ke Maumere, NTT/Net

Politik

Kerumunan Jokowi Di Maumere, PKS: Apa Artinya Segala Upaya Penanggulangan Covid-19?

RABU, 24 FEBRUARI 2021 | 17:17 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wasekjen Komunikasi Publik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathul Bari angkat bicara mengenai kerumunan massa di Maumere saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja.

Menurutnya, Presiden Jokowi tidak bisa mencontohkan dan menjaga protokol kesehatan dengan baik.

"Kalau Presiden dan aparat negara terkait saja tidak bisa mencontohkan dan menjaga berjalannya protokol kesehatan dengan baik, maka apa artinya segala upaya penanganan yang menghamburkan dana masyarakat serta memakan banyak korban jiwa?" ujar Fathul Bari, Rabu (24/2).


Dia menyampaikan dengan adanya kejadian tersebut penegakkan hukum terkait protokol kesehatan jadi terasa kurang adil.

"Bahkan penanganan pandemi disertai dengan kasus korupsi serta kasus penegakkan hukum terkait protokol kesehatan yang dirasakan kurang adil oleh sebagian masyarakat," tuturnya.

Menurut Fathul kata spontanitas yang dijadikan sebagai alasan terlalu mengada-ada mengingat tingkat positivity rate Covid-19 di Indonesia berada di kisaran 20 persen.

"Apakah harus seperti itu spontanitas seorang Presiden dari sebuah negara dengan tingkat positivity rate Covid-19 yang sangat tinggi? Padahal standar WHO idealnya positivity rate berada di bawah lima persen," tegasnya.

Fathul mengatakan, tidak ada alasan sedikitpun untuk tidak menjaga segala sesuatu berjalan sesuai dengan protokol kesehatan, terlebih bagi seorang Presiden dan seluruh aparat terkait.

"Yang dilakukan Presiden malam sengaja berhenti dan membagikan suvenir sehingga membuat kerumunan, lalu berdalih masalah itu selesai dengan alasan spontanitas," sesal Fathul.

“Kalau spontanitasnya seperti itu,berarti minim sekali kepekaan beliau terhadap tingginya kasus Covid-19 di Indonesia,” tandasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Dasco Ungkap Target Closing RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:49

Ahmad Luthfi Minta Daerah Dilibatkan dalam Evaluasi MBG

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:23

Pameran "Aku Arek Suroboyo" Kuak Sisi Lain Bung Karno yang Jarang Diketahui

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:11

Usulan Natalius Pigai, Ikhtiar Hadirkan Polri Lebih Modern dan Adaptif

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:53

Pajak, Kepercayaan dan Kontrak Sosial

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:49

Jalur Titipan SPMB Masuk Pidana Korupsi, Mau Anak Pintar Kok Nyogok...

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:23

Jurus Seribu Langkah Gagal, Eksekutor Jambret Jakbar Digulung!

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:36

Ditolak Daerah, Mubes V Kosgoro 1957 Dianggap Cacat Prosedur

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:32

Hari Lingkungan Hidup, Pertamina Gaspol Inovasi Sampah dan Tanam Pohon

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:24

Ini Instruksi Khusus Prabowo ke Seskab Teddy Soal Sekolah Rakyat

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:07

Selengkapnya