Berita

Ekonom senior Dr. Rizal Ramli/Net

Publika

Dr. Rizal Ramli, Multikrisis Dan Drama Angin Sorga...

SABTU, 16 JANUARI 2021 | 14:59 WIB | OLEH: ARIEF GUNAWAN*

DALAM masyarakat tradisional-feodal penguasa seperti raja adalah pemilik tunggal semua tanah di wilayahnya.

Di masa VOC raja berhak menyerahkan tanah kepada siapa saja yang diinginkan, terutama kepada asing, sambil menjauhkan diri dari urusan produksi, namun tetap mengambil berbagai keuntungan dari penerima tanah.

Mindset seperti ini hari ini nampaknya masih diteruskan. Berakibat pada kerusakan lingkungan seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan saat ini, berupa banjir bandang, imbas eksplorasi pertambangan dan perkebunan sawit yang tak mempedulikan ekosistem.


Padahal dalam konsepsi kebudayaan Jawa seorang pemimpin adalah juga pemimpin alam, yang seharusnya berperan menjaga keselarasan, supaya tercapai "tatatentrem kertaraharja, gemahripah lohjinawi..." di dalam masyarakat yang dipimpinnya.

Krisis lingkungan sekarang terlanjur berkelindan dengan krisis ketidakadilan hukum, krisis sosial berupa pembelahan di masyarakat, krisis toleransi, krisis dalam hal penanganan Covid-19, dan juga krisis ekonomi yang semuanya berpangkal dari krisis kepercayaan, ialah ketidakmampuan pemimpin dalam mengelola negara.

Akibat tidak adanya kapasitas dan keberpihakan yang kuat terhadap rakyat.

Dalam konteks ekonomi nasional, ekonom senior Dr. Rizal Ramli misalnya memprediksi, ekonomi Indonesia di 2021 ini akan mengalami krisis yang jauh lebih serius dibanding tahun kemarin.

Rizal Ramli mengingatkan, target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan sebesar 5,5 persen di 2021 ini juga cuma angin sorga.

"Janji sorga tidak ada basisnya. Sebelum Covid-19, ekonomi tumbuh cuma 5, 1 persen. Sekarang Covid-19 masih banyak, bagaimana bisa tumbuh 5,5 persen?..." Rizal mempertanyakan.

Pembelahan yang terjadi di masyarakat akibat ketidakadilan di bidang hukum juga beriringan dengan daya beli masyarakat yang semakin hancur.

"Daya beli rakyat biasa betul-betul hancur. Karena tidak ada pekerjaan, gara-gara Covid dan lain sebagainya," tandas Rizal.

Tidak terwujudnya target pertumbuhan ekonomi tersebut, menurutnya, lantaran likuiditas yang ada di masyarakat kini telah disedot.

Pemerintah saat ini sudah terlalu banyak berutang, sehingga primary balance negatif dan semakin besar dalam kurun waktu enam tahun belakangan ini.

"Artinya hanya untuk bayar bunga utang saja harus minjam. Makin lama makin berat. Karena harus minjam, harus menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) terus. Tambahan, makin lama makin besar," papar Rizal.

Hal tersebut, lanjutnya, juga menyebabkan uang yang beredar di lembaga keuangan dan di masyarakat tersedot hanya untuk beli SUN.

"Karena tingkat bunga SUN 2 persen lebih tinggi dari deposito. Kalau taruh uang di SUN dijamin berapa triliun pun. Sementara, kalau taruh uang di bank paling dijamin hanya 2 miliar," tandasnya.

Hal ini menjelaskan mengapa banyak uang dan likuidas tersedot untuk membeli SUN. Sekaligus menjelaskan mengapa pertumbuhan kredit bulan September dan Oktober 2020 negatif.

"Ini belum pernah terjadi sejak 1998. Artinya, boro-boro nambahin uang yang beredar dalam ekonomi, yang ada saja disedot. Kok bisa mengharapkan ekonomi akan bangkit, daya beli akan bangkit? No way," tegas Rizal.

Hal lain yang bikin runyam dan berbahaya buat rakyat adalah gaya kepemimpinan sandiwara. Sibuk bermain "drama" untuk sekedar menarik perhatian dan jadi tontonan belaka, tanpa substansi dan keberpihakan yang konkret kepada rakyat.

Kepemimpinan sandiwara yang mengedepankan "drama" esensinya adalah kebohongan.

"Sudahlah hentikan. Karena selama ini rakyat sudah muak," tegas Rizal.

Penulis adalah wartawan senior.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya