Ketua Banggar DPR RI, MH. Said Abdullah/Net
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendukung pemerintah untuk memberlakukan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali mulai 11 hingga 31 Januari 2021.
Ketua Banggar DPR RI, MH. Said Abdullah menilai, implementasi kebijakan ini tidak bisa ditunda lagi mengingat grafik penyebaran Covid-19 menunjukkan tren kenaikan sejak dua minggu terakhir.
Kata dia, jika abai dengan tingginya positif rate Covid-19 maka krisis kesehatan didepan mata dan semakin membahayakan.
"Saat ini, kita memasuki tahun keprihatinan nasional di bidang kesehatan dan ekonomi. Ini adalah keprihatinan kolektif sebagai bangsa. Bahwa pandemi ini harus ditangani secara gotong royong," ujar Said di Jakarta, Jumat (8/1).
Menurut Said, kondisi pandemi Covid-19 kian menunjukkan tren ke arah yang mengkhawatirkan bagi kesehatan rakyat dan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Karena itu, PPKM ketat mutlak diterapkan.
"Dengan pemberlakuan kebijakan PPKM bersifat total, maka tidak ada lagi aktivitas perkantoran, hotel, wisata, restoran dan belajar mengajar secara konvensional. Semuanya dilaksanakan secara daring," jelasnya.
Meski demikian, lanjut politisi PDI Perjuangan inu, aktivitas yang bersifat strategis seperti distirbusi bahan makanan, tempat belanja, pekerja konstruksi dan suplay energi, pekerja medis masih diperbolehkan.
Namun, semuanya dilaksanakan dengan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat dan diawasi langsung oleh aparat penegak hukum.
Untuk itu, kata Said, pemerintah harus menjamin kebutuhan pangan pokok sehari-hari rakyat yang termasuk kategori sangat miskin dengan merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada wilayah yang ditetapkan PSBB Total.
"Badan Anggaran DPR akan memberikan dukungan penuh agar seluruh kebutuhan anggaran untuk menjalankan kebijakan ini berjalan dengan baik, lancar dan sukses," tegasnya
Lebih lanjut, Said juga mengingatkan pemerintah agar jumlah tes,
tracing, dan isolasi harus dengan menajemen yang baik.
Hal ini penting, mengingat, rasio test Covid-19 per 1 juta penduduk masih sangat rendah, yakni hanya 27.799 ribu.
Angka ini kalah jauh dibandingkan dengan dengan India yang menempati peringkat kedua dunia dari total kasus. Namun rasio test Covid-19 mencapai 128.623 orang per 1 juta penduduk.
"Kita juga kalah jauh dengan negara tetangga kita seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, bahkan kita kalah dengan Myanmar," kata politisi asal Madura ini.
"Saya merekomendasikan test Covid-19 dinaikkan menjadi 100.000 per 1 juta penduduk dan secara konsisten naik jumlah tesnya. Manajemen
tracing juga digencarkan, dengan memobilisasi seluruh sumber daya, termasuk memastikan pengawasan isolasi pasien Covid-19 terutama yang OTG berjalan dengan baik," tandasnya.
