Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Anas Thahir/Net

Politik

Anas Thahir: Langkah Luar Biasa Harus Segera Dilakukan Pemerintah Untuk Tangani Covid-19

RABU, 06 JANUARI 2021 | 14:41 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah harus betul-betul melakukan langkah luar biasa dalam menangani pandemi Covid-19 yang dampaknya luar biasa dirasakan masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR RI Anas Thahir menilai, langkah luar biasa itu perlu mengingat angka positif Covid-19 sudah hampir menyentuh 800 ribu kasus.

"Sudah 11 bulan Covid-19 masuk ke Indonesia, tercatat 779.548 terkonfermasi positif, 645.746 sembuh, dan 23.109 meninggal, tapi sampai hari ini masih belum ada tanda-tanda kapan wabah ini akan berakhir," kata Anas Thahir kepada wartawan, Rabu (6/1).


Jangan mereda, kata Anas, kasus Covid-19 di Indonesia cenderung semakin mencemaskan karena jumlah korban terpapar terus mengalami peningkatan, ketersediaan ruang rawat di banyak rumah sakit juga semakin menipis.

"Bahkan yang paling menyedihkan soal ketersediaan tenaga kesehatan mulai dari dokter, perawat, sampai petugas lab yang satu persatu terus berguguran meninggal saat bertugas," ungkapnya.

Politisi PPP ini menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan lockdown parsial sebagai pengetatan dari PSBB untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat.

"Perlu dipertimbangkan kembali pemberlakuan lockdown parsial di daerah-daerah tertentu yang situasinya dipandang sudah sangat menghawatirkan," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya