Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Publika

Bisa Menyeret Kejatuhan Presiden, Sri Mulyani Mirip Bandrio Dan Harmoko

JUMAT, 25 DESEMBER 2020 | 15:18 WIB | OLEH: ARIEF GUNAWAN*

APA sebab Sri Mulyani nggak direshuffle? Mirip Soebandrio dan Harmoko yang awet di kabinet, tapi kemudian menyeret presiden dalam kejatuhan?

Sebabnya, rezim sudah kecanduan IMF & Bank Dunia, dan Sri Mulyani pesuruhnya.

Waktu baru merdeka umur kabinet umumnya pendek. Menteri-menteri datang dan pergi meninggalkan legacy.
Seperti Djuanda, Leimena, dan seterusnya.

Seperti Djuanda, Leimena, dan seterusnya.

Suatu hari Bung Hatta berkata:

Menteri adalah pemimpin rakyat yang tak boleh bermental pesuruh.

Lebih-lebih pesuruh asing ...

Tapi kabinet hari ini makin meragukan. Figur-figurnya kontroversial.

Kapasitas dan kompetensinya mencemaskan.

Memakai istilah tokoh nasional Dr Rizal Ramli, umumnya menteri sekarang berkelas KW-3.

Bukan problem solver, tapi bagian dari masalah.
 
Terbagi dalam dua kelompok. Yaitu yang sibuk kejar setoran cari uang pensiun dan mempertebal pundi-pundi.  

Kedua, menteri-menteri yang melanggengkan KKN.

Akibatnya resesi ekonomi berjalan tanpa solusi, berkelindan dengan ketidakadilan, disintegrasi sosial, dan corona.

Capaian ekonomi 2020 jauh dari berhasil. Selain faktor pandemi Covid-19, keterpurukan tidak lepas dari  kualitas KW-3 menteri-menterinya.

Rizal Ramli menyebut ada kesemerawutan kebijakan fiskal di bawah Menkeu Sri Mulyani. Selain utang yang terus menumpuk.

Sri Mulyani memberikan keuntungan kepada kreditor dengan membuat bunga utang yang tinggi. Rizal Ramli juga melihat kebijakan tax holiday bagi para pengusaha besar justru membuat cekak penerimaan negara.

Ia memprediksi ekonomi Indonesia pada 2021 masih akan sulit, bahkan lebih buruk dari krisis moneter tahun 1998.

"Makin lama ekonomi makin terjerumus. Jokowi go down bersama dengan kinerja Sri Mulyani," kata Rizal Ramli.

Penulis adalah wartawan senior

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya