Berita

Kapolri Jenderal Idham Azis bersalaman usai melantik Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kabareskrim/Net

Politik

IPW: Ada Tiga Kriteria Calon Kapolri, Salah Satunya Dekat Dan Loyal Dengan Presiden

SABTU, 19 DESEMBER 2020 | 17:36 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Indonesia Police Watch (IPW) menyarankan Joko Widodo setidaknya memperhatikan tiga poin penting mengenai kriteria calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis yang akan pensiun pada Januari 2021 mendatang.

"Dalam menilai calon Kapolri pengganti Idham Azis, IPW melihat ada tiga poin penting yang harus diperhatikan Presiden Jokowi maupun lingkaran dalamnya di Istana," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keteranganya, Sabtu (19/12).

Neta memaparkan, dari tiga kriteria, sang kandidat pengganti Idham Azis haruslah dekat dengan Presiden. "Sejauhmana loyalitas dan kedekatan sang calon dengan Presiden Jokowi," ungkap Neta.


Kemudian kedua, kata Neta, sang calon bisa mengkonsolidasikan internal kepolisian, dengan jam terbang yang dimilikinya, dengan kapasitas dan kapabilitasnya yang bisa diterima senior maupun junior di tubuh Polri. Dengan kualitas kepemimpinan yang mampu menyelesaikan masalah di internal ataupun eksternal kepolisian.

"Ketiga, sejauhmana figur calon Kapolri itu tidak memiliki kerentanan masalah, terutama masalah yang bisa menjadi polemik di masyarakat di masa sekarang maupun ke depan," imbuh Neta.

Neta mengatakan, ketiga kriteria ini menjadi bahasan serius dalam menentukan dan memilih calon Kapolri pasca Idham Azis. Sebab masalah Polri ke depan tidak lagi sekadar menghadapi para kriminal dan ancaman keamanan zaman old. Di era milenial sekarang ini tantangan tugas Polri harus menghadapi dampak Covid-19 dan pasca Covid-19, menghadapi maraknya kelompok radikal, intoleransi, terorisme, sparatisme dan lain-lain.

"Jika Kapolri baru tidak bisa mengkonsolidasikan Polri dengan kapabilitas dan jam terbang yang tinggi, tentu akan merepotkan Presiden Jokowi. Apalagi jika Kapolri pengganti Idham Azis itu memiliki kerentanan masalah yang akut, tentu Polri dan pemerintahan Jokowi akan menjadi bulan bulanan kelompok tertentu yang ingin mengacaukan Kamtibmas," demikian Neta.


Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

UPDATE

Lurah Cengkareng Barat Dilaporkan ke Polisi Buntut Putusan KIP

Minggu, 10 Mei 2026 | 21:36

Menteri Pigai Sebut Penyelesaian Konflik Papua Butuh Keputusan Nasional

Minggu, 10 Mei 2026 | 21:25

Prabowo Diminta Segera Bentuk Satgas Penyelundupan BBL

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:56

Segera Dibentuk Satgas Anti-Kekerasan Pesantren

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:35

Tata Kelola SDA Era Prabowo Disebut Berpihak ke Rakyat

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:10

Ribuan Bobotoh Turun ke Jalan, Purwakarta Berubah Jadi Lautan Biru

Minggu, 10 Mei 2026 | 19:42

Lonjakan Gila Minyakita Rapor Merah Zulkifli Hasan

Minggu, 10 Mei 2026 | 19:12

PKS Ingin Cetak Pemimpin Berbasis Iman, Bukan Sekadar Kejar Kursi

Minggu, 10 Mei 2026 | 18:32

Dalam Lindungan Aktor Digital

Minggu, 10 Mei 2026 | 17:59

BNI dan Kementerian PKP Sosialisasi Kresit Perumahan di Brebes

Minggu, 10 Mei 2026 | 17:34

Selengkapnya