Komisi III Apresiasi Persoalan Lahan Sirkuit Mandalika NTB Selesai Di Era Irjen Mohammad Iqbal

Komisi III DPR RI memuji penyelesaian pembebasan lahan di Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Mandalika khususnya di lintasan sirkuit MotoGP yang bisa selesai di era Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen Mohammad Iqbal.

Rombongan Komisi III yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir, didampingi anggota Komisi III lainnya Bambang DH, Sari Yuliati, Adang Daradjatun, Rio Idris Padjalangi, Dipo Nusantara dan Habib Abu Bakar itu salut, karena penyelesaian yang dilakukan tidak gaduh dan mengedepankan pendekatan humanis.

"Saya apresiasi terhadap penyelesaian lahan KEK Mandalika yang humanis, tidak gaduh, yang sudah bertahun-tahun tidak selesai dan dapat diselesaikan era Kapolda saat ini. Di mana pihak yang tidak puas, diarahkan menyelesaikan dengan cara yang elegan, melalui jalur hukum," kata Adies Kadir dalam keterangan tertulis, Selasa (15/12).

Persoalan lahan KEK Mandalika khususnya lintasan sirkuit MotoGP memang menjadi masalah karena masih adanya sengketa antara PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dengan warga hingga mendapat perhatian dari Komnas HAM.

Kini, sirkuit Mandalik sudah jalan dan masih dalam proses pengaspalan lintasan. Sirkuit ini memiliki panjang lintasan 4,31 kilometer dan jumlah tikungan sebanyak 17. Pembangunan Sirkuit Mandalika masih terus dikebut dan ditargetkan rampung pada Juni 2021 mendatang. Saat ini progres pembangunan Sirkuit Mandalika sudah mencapai 50 persen.

Sementara itu, Kapolda NTB Irjen Moammad Iqbal menambahkan, kunjungan kerja Komisi III ini momentum sebagai sarana dalam menyampaikan informasi, sekaligus bertukar pikiran dan menerima beberapa saran untuk perbaikan institusi Polri, khususnya Polda NTB.

Dalam kesempatan itu ia turut melaporkan kegiatan pengamanan pilkada di wilayah hukum Polda NTB.

"Terima kasih atas apresiasi dari Komisi III terhadap pengamanan pemungutan suara dan juga saya menyampaikan bahwa hampir seluruh kotak suara hari ini telah berada di KPU kabupaten/kota," ujar Irjen Iqbal menambahkan.