Berita

Para pemimpin militer Australia sedang melakukan dialog/Net

Dunia

Kejahatan Perang Terungkap, Kementerian Pertahanan Australia Pertimbangkan Hapus Seluruh Resimen Pasukan Khusus

JUMAT, 20 NOVEMBER 2020 | 06:51 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para pemimpin militer Australia mempertimbangkan untuk membubarkan seluruh Resimen Pasukan Khusus negara itu setelah menerima bukti kejahatan perang yang mengejutkan yang dilakukan di Afghanistan.

Hasil investigasi terhadap perilaku personel pasukan khusus (SAS) menemukan bukti kredibel bahwa tentara Australia membunuh 39 orang dan menyiksa dua tahanan.

Kepala Pertahanan Angus Campbell mengatakan akan mempertimbangkan keputusan untuk membubarkan seluruh resimen SAS setelah menerima laporan lengkap.


"Itu adalah sesuatu yang saya dan kepala militer diskusikan," kata Jenderal Campbell kepada radio ABC pada Jumat (20/11), seperti dikutip dari AP.

“Tapi kami sangat yakin, jalan ke depan untuk mengembangkan resimen itu dan kemampuan operasi khusus Australia adalah dengan berkomitmen untuk membangun dan bekerja dengan orang-orang agar tumbuh organisasi yang lebih baik.”

Laporan tentang kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan khusus Australia sangat mengerikan. Penyelidikan menemukan bahwa anggota patroli yunior diperintahkan untuk mengeksekusi tahanan, sementara senjata dan bukti ditanam di tubuh untuk menutupi pembunuhan ilegal.

Dalam salah satu insiden paling mengerikan yang terungkap, tentara Australia dilaporkan memotong leher dua anak laki-laki berusia 14 tahun dan membuang tubuh mereka ke sungai karena mereka yakin mereka adalah simpatisan Taliban.

Di tempat lain, pasukan khusus diduga membantai sebuah desa dan kemudian menyiksa orang yang selamat selama berhari-hari sebelum membunuh mereka.

Hasil penyelidikan itu akhirnya berimbas pada dibubarkannya satu skuadron SAS, sementara 19 orang yang bertugas atau mantan tentara akan menghadapi kemungkinan penuntutan dan pencabutan medali mereka.

Pemerintah Australia berjanji akan memberikan kompensasi kepada keluarga Afghanistan yang kehilangan orang yang dicintai.

Investigasi empat tahun yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal Angkatan Pertahanan Australia, Hakim Agung Paul Brereton, telah mengungkap adanya kejahatan perang.

Beberapa tentara yang diduga terlibat dalam kejahatan perang masih bertugas di militer sampai saat ini.

"Jadi saya telah mengarahkan panglima angkatan darat untuk mempertimbangkan dan meninjau layanan mereka yang saat ini masih bertugas berdasarkan kasus per kasus," kata Jenderal Campbell.

Mantan Perdana Menteri Kevin Rudd merasa muak mengetahui bahwa tentara Australia yang bertugas di Afghanistan bisa melakukan pembunuhan berdarah dingin seperti yang dilaporkan. Rudd adalah pemimpin Australia dalam keterlibatan militer di Afghanistan.

Rudd membandingkan perilaku tersebut dengan penyiksaan Abu Ghraib dan skandal pelecehan penjara.

Rudd mengikuti jejak Perdana Menteri Scott Morrison yang meminta maaf kepada pemerintah dan rakyat Afghanistan. Ia menyatakan akan mendukung proses keadilan bagi kasus ini.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya