Berita

Para pemimpin militer Australia sedang melakukan dialog/Net

Dunia

Kejahatan Perang Terungkap, Kementerian Pertahanan Australia Pertimbangkan Hapus Seluruh Resimen Pasukan Khusus

JUMAT, 20 NOVEMBER 2020 | 06:51 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para pemimpin militer Australia mempertimbangkan untuk membubarkan seluruh Resimen Pasukan Khusus negara itu setelah menerima bukti kejahatan perang yang mengejutkan yang dilakukan di Afghanistan.

Hasil investigasi terhadap perilaku personel pasukan khusus (SAS) menemukan bukti kredibel bahwa tentara Australia membunuh 39 orang dan menyiksa dua tahanan.

Kepala Pertahanan Angus Campbell mengatakan akan mempertimbangkan keputusan untuk membubarkan seluruh resimen SAS setelah menerima laporan lengkap.


"Itu adalah sesuatu yang saya dan kepala militer diskusikan," kata Jenderal Campbell kepada radio ABC pada Jumat (20/11), seperti dikutip dari AP.

“Tapi kami sangat yakin, jalan ke depan untuk mengembangkan resimen itu dan kemampuan operasi khusus Australia adalah dengan berkomitmen untuk membangun dan bekerja dengan orang-orang agar tumbuh organisasi yang lebih baik.”

Laporan tentang kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan khusus Australia sangat mengerikan. Penyelidikan menemukan bahwa anggota patroli yunior diperintahkan untuk mengeksekusi tahanan, sementara senjata dan bukti ditanam di tubuh untuk menutupi pembunuhan ilegal.

Dalam salah satu insiden paling mengerikan yang terungkap, tentara Australia dilaporkan memotong leher dua anak laki-laki berusia 14 tahun dan membuang tubuh mereka ke sungai karena mereka yakin mereka adalah simpatisan Taliban.

Di tempat lain, pasukan khusus diduga membantai sebuah desa dan kemudian menyiksa orang yang selamat selama berhari-hari sebelum membunuh mereka.

Hasil penyelidikan itu akhirnya berimbas pada dibubarkannya satu skuadron SAS, sementara 19 orang yang bertugas atau mantan tentara akan menghadapi kemungkinan penuntutan dan pencabutan medali mereka.

Pemerintah Australia berjanji akan memberikan kompensasi kepada keluarga Afghanistan yang kehilangan orang yang dicintai.

Investigasi empat tahun yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal Angkatan Pertahanan Australia, Hakim Agung Paul Brereton, telah mengungkap adanya kejahatan perang.

Beberapa tentara yang diduga terlibat dalam kejahatan perang masih bertugas di militer sampai saat ini.

"Jadi saya telah mengarahkan panglima angkatan darat untuk mempertimbangkan dan meninjau layanan mereka yang saat ini masih bertugas berdasarkan kasus per kasus," kata Jenderal Campbell.

Mantan Perdana Menteri Kevin Rudd merasa muak mengetahui bahwa tentara Australia yang bertugas di Afghanistan bisa melakukan pembunuhan berdarah dingin seperti yang dilaporkan. Rudd adalah pemimpin Australia dalam keterlibatan militer di Afghanistan.

Rudd membandingkan perilaku tersebut dengan penyiksaan Abu Ghraib dan skandal pelecehan penjara.

Rudd mengikuti jejak Perdana Menteri Scott Morrison yang meminta maaf kepada pemerintah dan rakyat Afghanistan. Ia menyatakan akan mendukung proses keadilan bagi kasus ini.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya