Berita

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani/Net

Dunia

Presiden Afghanistan Terima Permintaan Maaf PM Scott Morrison Tentang Laporan Kejahatan Perang Tentara Australia

KAMIS, 19 NOVEMBER 2020 | 16:20 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengatakan dia menerima panggilan telepon dari Perdana Menteri Australia Scott Morrison menjelang rilis laporan dugaan kejahatan perang.

Dalam sebuah pernyataan, Presiden Ghani mengatakan bahwa perdana menteri Australia itu mengungkapkan kesedihan yang mendalam.

"Perdana Menteri Australia mengungkapkan kesedihannya yang paling dalam atas kesalahan yang dilakukan oleh beberapa pasukan Australia di Afghanistan. Beliau meyakinkan kami bahwa pemerintahannya akan melakukan penyelidikan dan untuk memastikan keadilan."


Selain Morrison, Menteri Luar Negeri Marise Payne juga mengirim surat kepada mitranya di Afghanistan, menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan yang dilakukan para tentara mereka selama menjadi pasukan khusus di Afghanistan.

"Pemerintah Australia sedang mempertimbangkan temuan dan rekomendasi ekstensif penyelidikan dan akan membuat pernyataan publik selanjutnya," isi surat dari Payne.

Dalam sebuah pernyataan, Morrison menegaskan bahwa dia telah menghubungi Presiden Ghani untuk menyampaikan ungkapan kekecewaan dan duka mendalam atas rilis laporan pada hari ini.

"Laporan tersebut berisi beberapa tuduhan yang mengganggu dan pemerintah Australia menanggapi tuduhan tersebut dengan sangat serius," kata Scott Morrison.

Laporan itu akan diteruskan ke Kantor Investigator Khusus untuk menyelidiki tuduhan kriminal yang lebih luas dan akan ditangani sesuai dengan hukum Australia, menurut Morrison.

"Presiden Ghani menghargai percakapan kami tadi, beliau mencatat banyak warga Australia yang telah mengabdi dengan terhormat di Afghanistan. Beliau menyerahkan hukum ini kepada sistem peradilan Australia untuk tindak lanjutnya."

Seorang penyelidik khusus akan ditunjuk untuk mempertimbangkan tuduhan kejahatan perang oleh tentara Australia di Timur Tengah setelah selesainya penyelidikan pertahanan jangka panjang atas klaim tersebut.

Laporan dugaan kejahatan perang yan dilakukan tentara Australia telah dirilis ke oleh Angkatan Pertahanan Australia pada Kamis (19/11) setelah melakukan penyelidikan selama empat tahun atas tugas pemerintah.

Laporan yang meresahkan itu membongkar perilaku memalukan tentara pasukan khusus (SAS) Australia selama di Afghanistan. Di antara perilaku mereka yang sadis itu adalah kepala hingga menggorok leher para warga yang diinterogasi di sebuah rumah.

Hakim Pengadilan Tinggi New South Wales, Paul Brereton, telah mengumpulkan data dan bukti terkait semua kejahatan tersebut, yang kemudian dirilis ke publik pada Kamis (19/11) yang isinya mengungkapkan dua tuduhan pembunuhan di luar hukum terhadap 39 orang dan kekejaman terhadap 25 mantan personel Angkatan Pertahanan.

Laporan tersebut mencakup periode dari 2005 hingga 2016, tetapi hampir semua insiden yang ditemukan terjadi antara 2009 dan 2013.

Kepala Angkatan Pertahanan Australia Angus Campbell telah mengeluarkan permintaan maaf kepada orang-orang Afghanistan saat dia merilis laporan tentang dugaan kejahatan perang pada Kamis (19/11).

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya