Berita

Pasukan tentara elit Australia terlibat dalam puluhan pembunuhan ilegal di Afganistan

Dunia

Praktik Berdarah Demi Prestise, Pasukan Elit Australia Bunuh 39 Warga Afganistan Yang Tak Bersalah

KAMIS, 19 NOVEMBER 2020 | 08:50 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sebuah laporan mendapati fakta bahwa pasukan elit Australia yang ditempatkan di Afganistan terlibat dalam 39 pembunuhan di luar hukum yang banyak menargetkan warga sipil tak bersalah.

Laporan tersebut dirilis oleh Angkatan Pertahanan Australia setelah melakukan penyelidikan selama empat tahun atas tugas pemerintah. Hasilnya, informasi menunjukkan pasukan Australia melakukan pembunuhan pada tahanan hingga petani di Afganistan secara ilegal.

Penyelidikan pun dilakukan sebagai tindak lanjut laporan media yang menduga pasukan khusus Australia terlibat dalam puluhan kematian ilegal di Afganistan.


Kepala Angkatan Pertahanan Australia, Angus Campbell pada Kamis (19/11) mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi yang dipercaya bahwa 25 personel tentara pasukan khusus kemungkinan telah terlibat dalam 36 kasus pembunuhan.

Ia menuturkan, beberapa tentara yang belum berpengalaman didorong oleh rekan-rekannya untuk melakukan "pembunuhan" pertama mereka. Adapun praktik tersebut disebut sebagai "blooding".

"Tentara Australia di Afganistan salah menempatkan fokus pada prestise, status, dan kekuasaan. (Mereka) mengambil jalan pintas, membengkokkan aturan," kata Campbell, seperti dikutip Bloomberg.

"Tidak mengoreksi budaya ini dan membiarkannya berkembang adalah kegagalan unit dan komando yang lebih tinggi," lanjut dia.

Pekan lalu, Perdana Menteri Scott Morrison menyebut pasukan elit yang terlibat harus mendapatkan tuntutan pidana di Australia, alih-alih dibawa ke Pengadilan Kriminal Internasional.

Sejauh ini, Australia memiliki sekitar 80 personel militer di Afganistan. Walaupun Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan menarik pasukannya dari Afganistan, belum diketahui apakah Australia akan melakukan hal yang sama.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya