Scott Morrison dan PM Jepang Yoshihide sepakati penandatangan bersejarah bidang pertahanan/Net
Pemerintahan PM Scott Morrison menyatakan siap untuk membangun kembali hubungan yang saling menghormati dan saling menguntungkan dengan China. Namun, sejauh ini hubungan kedua negara masih belum harmonis, ditambah lagi dengan ditandatanganinya perjanjian pertahanan antara Australia dengan Jepang.
Perjanjian Akses Timbal Balik akan membuat Jepang dan Australia menggunakan pangkalan militer satu sama lain dan melakukan latihan bersama di Laut China Timur dan Selatan.
Namun begitu, Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan China tidak perlu takut dengan penandatanganan perjanjian penting itu, meskipun itu akan menjadi saingan strategis Jepang.
"Ini adalah evolusi signifikan dari hubungan ini, tetapi tidak ada alasan untuk menimbulkan kekhawatiran di tempat lain di kawasan ini," kata Morrison, seperti dikutip dari
AP.
"(Justru) Saya pikir itu menambah stabilitas kawasan, yang merupakan hal yang baik," tambah Morrison.
Scott Morrison dan PM Jepang Yoshihide Suga mengadakan pembicaraan tatap muka pertama pada Selasa (17/11) waktu setempat. Dalam pertemuan tersebut keduanya mencapai kesepakatan dasar tentang pakta pertahanan bilateral yang akan memungkinkan pasukan kedua negara untuk bekerja lebih erat.
Morrison dan Suga mengatakan kerangka hukum, yang disebut Perjanjian Akses Timbal Balik, akan memungkinkan pasukan kedua negara untuk saling mengunjungi satu sama lain dalam melakukan latihan dan operasi bersama.
Kesepakatan itu adalah yang pertama bagi Jepang sejak status perjanjian pasukan tahun 1960 dengan Amerika Serikat, yang menetapkan syarat-syarat pangkalan sekitar 50 ribu tentara Amerika untuk beroperasi di dan sekitar Jepang di bawah pakta keamanan Jepang-AS.
Morrison menyebut perjanjian pertahanan itu sebagai tonggak bagi kedua negara, yang sama-sama bersekutu sambil mempertahankan perdagangan yang signifikan dengan China.
Sementara Suga mengatakan, Jepang dan Australia adalah mitra strategis khusus yang berkomitmen pada nilai-nilai fundamental seperti kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia dan supremasi hukum, dan bekerja sama untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan.
"Perjanjian baru ini mendasari tekad kami untuk berkontribusi pada perdamaian regional dan akan meningkatkan kerja sama keamanan kami ke tingkat yang baru," ungkapnya.
Dalam pernyataan bersama, kedua pemimpin menyatakan keprihatinan serius tentang situasi di Laut Cina Selatan dan Timur dan penentangan yang kuat terhadap militerisasi pulau-pulau yang disengketakan, tanpa mengidentifikasi Beijing.
