Ilustrasi dana desa untuk Papua/Net
Dana desa di wilayah Papua ternyata kerap dirampok oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Setidaknya fakta ini sebagaimana disampaikan oleh Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni.
Dia mengatakan bahwa KKB kerap mengancam kepala desa dan sekretaris desa saat mengetahui dana desa telah cair. Mereka meminta dana desa untuk membeli senjata dan amunisi.
KKB, kata Natalis, akan menunggu di perkampungan begitu tahu bahwa dana desa sudah cair. Kemudian mereka akan meminta sebagian dana tersebut kepada aparat desa.
“KKB ini mengancam dengan senjata kalau tidak diberikan sebagian dana itu,†tutur Natalis dalam siaran pers yang diterima redaksi, Kamis (5/11).
Natalis sebagai pemerintah daerah memgaku tak bisa mengontrol penyaluran dana desa. Lantaran, dana desa ditransfer langsung ke kepala kampung maupun sekretaris kampung.
Natalis menerangkan, pengawasan dana desa dan penjualan senjata harus jadi tugas bersama pemerintah dan petugas keamanan. Sebab, kata dia, meski ada dana namun tidak ada penjual senjata, maka KKB otomatis kehabisan amunisi dan senjata.
“Keduanya saling terkait. Dana desa dan penjualan senjata ini. Kita awasi dana desa tapi juga jangan lagi ada celah untuk penjualan senjata dan amunisi,†ujarnya.
Kapen Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa mengapresiasi apa yang disampaikan Natalis. Menurutnya, perampokan dana desa oleh KKB sudah menjadi rahasia umum.
Penyergapan tim penegakkan hukum gabungan TNI Polri beberapa waktu yang lalu di Kp Jalai juga bermotif sama, yaitu permintaan dana desa.
“Pengungkapan tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat yang selama ini terancam karena diintimidasi oleh KKB, mulai berani menyuarakan kebenaran,†tuturnya
“Fakta ini harus diketahui oleh publik secara luas, agar makin paham bahwa akar masalah di Papua adalah keberadaan KKB yang dibantu oleh pendukungnya yang ada didalam dan di luar negeri,†demikian Kolonel Suriastawa.
