Presiden Joko Widodo/Repro
Program perhutanan pemerintah dengan memberikan akses atau izin pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat diyakini Presiden Joko Widodo bisa memompa ekonomi produktif di daerah.
"Saya meyakini kelompok usaha perhutanan sosial ini akan bisa berkembang dengan baik," ujar Jokowi dalam Ratas yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (3/11).
Namun, Kepala Negara mengatakan program ini belum maksimal menggenjot perekonimian masyarakat. Sehingga diperlukan adanya program pendampingan untuk bisa menciptakan Core Business.
"Bahwa perhutanan sosial ini bukan hanya sebatas pemberian izin kepada masyarakat, mengeluarkan SK kepada masyarakat," ungkap Jokowi.
"Tetapi yang paling penting adalah pendampingan program-program lanjutan, sehingga masyarakat disekitar hutan itu memiliki kemampuan betul untuk memanage SK yang diberikan, yaitu untuk masuk ke dalam aspek bisnis perhutanan sosial," sambungnya.
Lebih lanjut, Jokowi menyebutkan potensi pengembangan usaha perhutanan sosial selain agro forestry atau pengelolaan hutan atau pohon kayu-kayuan dengan penanaman komoditas atau tanaman jangka pendek, seperti tanaman pertanian.
"Bisa masuk bisnis eco wisata, bisnis
agro silvo pastoral, bisnis bio energy, bisnis hasil hutan bukan kayu. Ini banyak sekali, bisnis industri kayu rakyat. Semuanya sebetulnya menghasilkan, bisa mensejahterakan. Tetapi sekali lagi, pendampingan ini sangat diperlukan," tekan Jokowi.
Oleh karena itu, mantan Wali Kota Solo ini meminta jajaran kementerian terkait memaksimalkan potensi program perhutanan sosial, yakni dengan memperkuat pendampingan di lapangan.
"Pendampingannya harus terintegrasi, yang dimulai setelah SK diberi ada penyiapan sarana dan prasarana produksi, pelatihan-pelatihan," tuturnya.
"Sekali lagi, memang kita harus bekerja fokus disisi ini. Dan saya harapakan ini tahun depan sudah bisa muncul entah berapa KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) yang bisa kita jadikan contoh untuk
benchmarking kelompok-kelompok lainnya," demikian Joko Widodo.
