Berita

Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan Ratas hari ini/Repro

Nusantara

Baru Terealisasi 33 Persen, Jokowi Target Selesaikan Program Perhutanan Sosial Hingga 2024

SELASA, 03 NOVEMBER 2020 | 11:54 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis perhutanan sosial baru mencapai 33 persen dari total target yang ditetapkan.

Dalam Rapat Terbatas (Ratas) hari ini, Presiden Joko Widodo menjelaskan, program perhutanan sosial yang ditarget pemerintah hingga tahun 2024 mencapai 12,7 juta hektar.

Sementara selama 6 tahun masa pemerintahannya, yakni sampai bulan september tahun ini, program perhutanan sosial baru terealisasi sebanyak 4,2 juta hektar.


"Artinya kita masih memiliki sisa cukup banyak untuk iita selesaikan di 4 tahun mendatang, yaitu kurang lebih masih 8 juta lebih,"ujar Jokowi dalam Ratas yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (3/11).

Oleh karena itu, Jokowi mengimbau kepada jajaran kabinet Indonesia Maju untuk fokus meningkatkan target realisasi program tersebut.

"Artinya memang ada sebuah peningatan akumulatif yang cukup besar dalam 5 tahun pertama kemarin, tetapi masih ada sisa juga yang 8 juta hektar lebih tadi yang perlu kita selesaikan," demikian Joko Widodo.

Perhutanan Sosial merupakan salah satu program pemerintah untuk mendorong pemerataan ekonomi yang berbeda dengan reforma agraria. Sebab, reforma agraria memungkinkan rakyat mendapatkan hak atas tanah.

Sementara program perhutanan sosial berbasis pemberian akses atau izin atas kawasan hutan untuk bisa dikelola masyarakat guna memompa ekonomi produktif di daerah.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya