Berita

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama/Net

Politik

Berantakan, DPP KNPI Ambil Alih Dan Hentikan Musda IV KNPI Sulbar

MINGGU, 25 OKTOBER 2020 | 20:30 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Evaluasi dilakukan Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) berkenaan dengan Musda IV yang sedianya digelar di Sulawesi Barat.

Hal ini berkenaan dengan Musda yang disedianya digelar 20 November 2020 namun mengalami penundaan pembukaan sebanyak tiga kali. Sebabnya adalah ketidaksiapan panitia pelaksana dan penanggung jawab Musda dalam hal ini Ketua Caretaker berserta pengurusnya.

"Dengan semakin berlarutnya situasi dan ketidakpastian persiapan pelaksanaan Musda, yang ditandai dengan tidak adanya Draf/materi Musda, proses registrasi dan undangan OKP yang tidak berjalan secara baik dan transparan, ditambah dengan tidak adanya jaminan kesiapan pelaksanaan sampai saat ini," ujar Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/10).


Oleh karenanya, DPP KNPI mengambil kesimpulan untuk menghentikan proses Musda dan mengambil alih tanggung jawab Musda IV KNPI Sulbar. Hal itu karena DPP melihat Musda sudah tidak bisa berjalan secara kondusif.

"Contoh kecil ID Card peserta dan draf materi Musda tidak pernah kami lihat ada disiapkan oleh panitia. Padahal hal teknis tersebut merupakan atribut penting pelaksanaan Musda," ujarnya.

Haris juga mensinyalir adanya pemalsuan mandat-mandat OKP oleh segelintir oknum dalam Musda IV KNPI Sulbar. Oleh karena itu, pihaknya akan melaporkan pemalsuan mandat OKP tersebut ke polisi.

Pihaknya juga menghentikan sementara sampai persoalan ini dibahas dalam rapat Pleno DPP KNPI.

"Toleransi yang diberikan oleh DPP KNPI telah melewati batas dengan tidak adanya proses Musda yang berjalan selama 5 hari terakhir ini, perbaikan kinerja panitia yang disarankan pengurus DPP juga tidak dilaksanakan dengan baik. Karena itu DPP KNPI mengambil langkah ini," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya