Berita

Ketum ProDEM Iwan Sumule/Net

Politik

Iwan Sumule: Jangankan Penghina Prabowo, Penista Agama Saja Bisa Jadi Komisaris BUMN

MINGGU, 25 OKTOBER 2020 | 10:56 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pengangkatan tim sukses Presiden Joko Widodo, Ulin Yusron sebagai komisaris di sebuah perusahaan BUMN menuai polemik.

Sebab, Ulin Yusron merupakam orang yang pernah menyudutkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat pilpres. Dia mengunggah foto Prabowo Subianto yang sudah diedit sedemikian rupa sehingga mirip dengan tokoh fasisme dari Jerman, Adolf Hitler.

Unggahan itu dilengkapi dengan keterangan, “Si fasis, penculik, pemberang”.


Namun demikian, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) mengaku tidak heran dengan kebijakan kontroversial dari Menteri BUMN Erick Thohir tersebut.

Menurutnya, Erick Thohir sudah terbiasa dengan penunjukan yang kontroversi. Yang paling mengagetkan adalah pengangkatan mantan terpidana penista agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.

“Jangankan penghina Prabowo, penista agama saja bisa jadi komisaris BUMN,” tuturnya kepada redaksi, Minggu (25/10).

Iwan Sumule hanya bisa berharap penunjukan-penunjukan itu tidak membuat mereka hanya menjadi beban dari perusahaan BUMN yang dibanggakan rakyat. Jangan sampai, BUMN jadi merugi dan membuat rakyat menanggung utang lebih besar lagi.

“Ya semoga BUMN-BUMN makin maju dan untung,” singkatnya sembari menghela napas.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya