Berita

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD/Net

Politik

Demokrat Minta Mahfud MD Koreksi Data Kemiskinan Era SBY

MINGGU, 25 OKTOBER 2020 | 07:54 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Data kemiskinan yang dipaparkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dinilai tidak valid. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun diminta untuk segera mengoreksi data yang dipaparkan dalam saat menjadi pembicara di perayaan ulang tahun IDI, Sabtu (24/10).

Dalam pemaparan itu, Mahfud menyebut bahwa angka kemiskinan di akhir pemerintahan Soeharto adalah 18 persen.

Pada tahun 2014, sambungnya, ketika Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) digantikan oleh Presiden Joko Widodo itu angka kemiskinan tinggal 11,9 persen. Sementara pada saat Jokowi menjadi presiden tinggal 9,1 persen di periode pertama.


Data angka kemiskinan di era SBY disebut keliru oleh Kepala Badan Komunikasi dan Strategi DPP Partai Demokrat, Ossy Dermawan. Menurutnya, angka yang benar adalah 10, 96 persen.

“Angka yang benar adalah 10,96 persen. Mohon kembali dikoreksi datanya Prof,” tuturnya dalam akun Twitter pribadi, sabtu (24/10).

Ossy menjelaskan bahwa dirinya sudah kerap menyampaikan koreksi tersebut. Teranyat adalah pada bulan Agustus lalu.

“Sejak Agustus saya sudah sampaikan koreksi data kemiskinan era SBY yang disampaikan Prof Mahfud. Saat itu (disampaikan) 12 persen,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya