Berita

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD/Net

Politik

Demokrat Minta Mahfud MD Koreksi Data Kemiskinan Era SBY

MINGGU, 25 OKTOBER 2020 | 07:54 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Data kemiskinan yang dipaparkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dinilai tidak valid. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun diminta untuk segera mengoreksi data yang dipaparkan dalam saat menjadi pembicara di perayaan ulang tahun IDI, Sabtu (24/10).

Dalam pemaparan itu, Mahfud menyebut bahwa angka kemiskinan di akhir pemerintahan Soeharto adalah 18 persen.

Pada tahun 2014, sambungnya, ketika Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) digantikan oleh Presiden Joko Widodo itu angka kemiskinan tinggal 11,9 persen. Sementara pada saat Jokowi menjadi presiden tinggal 9,1 persen di periode pertama.


Data angka kemiskinan di era SBY disebut keliru oleh Kepala Badan Komunikasi dan Strategi DPP Partai Demokrat, Ossy Dermawan. Menurutnya, angka yang benar adalah 10, 96 persen.

“Angka yang benar adalah 10,96 persen. Mohon kembali dikoreksi datanya Prof,” tuturnya dalam akun Twitter pribadi, sabtu (24/10).

Ossy menjelaskan bahwa dirinya sudah kerap menyampaikan koreksi tersebut. Teranyat adalah pada bulan Agustus lalu.

“Sejak Agustus saya sudah sampaikan koreksi data kemiskinan era SBY yang disampaikan Prof Mahfud. Saat itu (disampaikan) 12 persen,” tutupnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya