Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Fadli Zon/Rep
Masifnya gerakan mahasiswa bersama buruh dan elemen masyarakat sipil yang menolak omnibus law UU Cipta Kerja menjadi sinyal kuat bahwa fungsi parlemen nyaris tidak berjalan.
Kini, mahasiswa, buruh dan elemen masyarakat sipil telah menjadi alat kontrol yang menurut Montesque adalah check and balances terhadap pemerintahan.
Begitu kata mantan anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Fadli Zon saat mengisi diskusi daring bertajuk "Dari #ReformasiDiKorupsi ke #MosiTidakPercaya: Dimana Partai Politik Kita?" yang diselenggarakan oleh Forum Jurnalis Politik (FJP), Kamis (22/10).
"
Civil society dan gerakan mahasiswa sebagai alat kontrol, ketika parlemen tidak mampu lagi menjadi semacam institusi yang melakukan
check and balances. Apalagi, karena kekuatan parlemen itu kan memang di-absolutekan oleh kekuatan eksekutif dan itu yang kita lihat gejala paling tidak satu tahun belakangan," ujar mantan wakil ketua DPR ini.
Fadli menambahkan, apabila oposisi di parlemen menjadi minoritas mengakibatkan kamar legislatif itu tidak menjadi
channel perjuangan rakyat. Menurutnya, situasi samacam ini perlu dikoreksi ke depannya agar demokrasi menjadi lebih sehat.
"Apalagi kedaulatan partai kan lebih tinggi daripada kedaulatan rakyat di dalam praktiknya. Ini juga yang mungkin perlu dikoreksi ke depan. Semacam ada dikotomi anatara daulat rakyat dan daulat partai," cetusnya.
"Karena, praktik presidensil tetap sistem presidensil. Tapi dalam praktiknya terkesan sebagai parlementer," imbuh Fadli menambahkan.
Atas dasar itu, Fadli menyebut masifnya gerakan masyarakat belakangan ini menunjukkan bahwa mereka mengambil alih fungsi DPR untuk mengawasi dan mengkritisi pemerintahan yang mandek belakangan ini.
"Nah fungsi yang tidak jalan inilah yang menurut saya diambil alih oleh gerakan mahasiswa dan gerakan mahasiswa maupun gerakan buruh, gerakan-gerakan lain yang turut jalan bahkan pelajar gitu ya. Dan menurut saya itu satu hal yang positif bagi demokrasi kita," demikian Fadli Zon.
