Berita

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Azyumardi Azra/Net

Politik

Azyumardi Azra: Cara-cara Represif Pemerintah Bisa Picu Situasi Sosial Ekonomi Yang Tidak Kondusif

RABU, 21 OKTOBER 2020 | 02:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Cara-cara represif yang dilakukan pemerintah dengan berbagai instrumennya untuk merespons kritik publik tidak akan menyelesaikan masalah.

Demikian disampaikan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Azyumardi Azra saat menjadi narasumber dalam Forum Demokrasi Forum (PDF) bertajuk "Dampak Pengesahan RUU Cipta Kerja: Demokrasi di Tengah Demonstrasi, Aksi Represi, dan Chaos Informasi" yang diselenggarakan Balitbang DPP Partai Demokrat, Selasa malam (20/10).

"Jadi, akan sudah dan kalau pemerintah Jokowi dan Maruf Amin tidak dengan cara-cara yang lebih dialogis dan lebih persuasif saya kira agak susah dan semakin susah ke depan," kata Azyumardi Azra.


Apalagi, sambungnya, check and balance di DPR RI akan sulit lantaran mayoritas partai politik menjadi pendukung pemerintah.

"Tidak bisa optimis kawan-kawan Partai Demokrat dan PKS ini bisa mengubah keadaan, memang minoritas kan, saya enggak tahu memperbaiki keadaan melalui DPR apakah itu bisa? Agak susah yah," ujarnya.

Menurut dia, sudah tidak ada lagi kekuatan penyeimbang untuk membendung kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang dinilai merugikan masyarakat.

"Tidak ada, partai politik tidak, partai fraksi yang tidak berkoalisi dengan pemerintah juga tidak bisa, kemudian kekuatan demo masyarakat juga tidak mampu karena dihalangi dengan keras oleh polisi," tuturnya.

"Saya takut ini memendam dengan situasi sosial ekonomi yang tidak kondusif seperti yang kita hadapi beberapa bulan terkahir ini," imbuhnya.

"Saya kira kritisisme tidak bisa hilang dengan pendekatan yang represif. Susah itu tidak bisa. Jangankan jam sekarang, jaman Soeharto saja tidak bisa," demikian Azyumardi Azra.

Selain Azyumardi Azra, narasumber lain dalam diskusi virtual tersebut yakni Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Ketua Divisi Advokasi YLBHI Mohammad Isnur, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan, dan Ketua Balitbang DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Iran Tak Terima Dituding Langgar Gencatan Senjata

Sabtu, 27 Juni 2026 | 10:21

Riak Penolakan Jokowi di Lampung, Baliho Sambutan Raib

Sabtu, 27 Juni 2026 | 10:01

Ramai di Medsos, Purbaya Respons Pajak Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan

Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:59

Ajukan Kasasi, Kerry Riza Anggap Putusan PT DKI Janggal

Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:46

Harga Minyak Anjlok ke Level 71 Dolar AS

Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:39

bank bjb Perluas Kolaborasi dengan Whuush Ojol, Kadin Jabar dan MUJ

Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:38

AS Serang Target Militer Iran, Balas Serangan Drone terhadap Kapal Kargo di Selat Hormuz

Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:21

Emas Antam Naik Usai Mandek Dua Hari Beruntun

Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:09

Trump Sebut Iran Lakukan Pelanggaran Bodoh Terkait Pelanggaran Gencatan Senjata

Sabtu, 27 Juni 2026 | 08:51

Emas Rebound 1,3 Persen usai Data Inflasi AS

Sabtu, 27 Juni 2026 | 08:33

Selengkapnya