Berita

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Azyumardi Azra/Net

Politik

Azyumardi Azra: Cara-cara Represif Pemerintah Bisa Picu Situasi Sosial Ekonomi Yang Tidak Kondusif

RABU, 21 OKTOBER 2020 | 02:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Cara-cara represif yang dilakukan pemerintah dengan berbagai instrumennya untuk merespons kritik publik tidak akan menyelesaikan masalah.

Demikian disampaikan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Azyumardi Azra saat menjadi narasumber dalam Forum Demokrasi Forum (PDF) bertajuk "Dampak Pengesahan RUU Cipta Kerja: Demokrasi di Tengah Demonstrasi, Aksi Represi, dan Chaos Informasi" yang diselenggarakan Balitbang DPP Partai Demokrat, Selasa malam (20/10).

"Jadi, akan sudah dan kalau pemerintah Jokowi dan Maruf Amin tidak dengan cara-cara yang lebih dialogis dan lebih persuasif saya kira agak susah dan semakin susah ke depan," kata Azyumardi Azra.


Apalagi, sambungnya, check and balance di DPR RI akan sulit lantaran mayoritas partai politik menjadi pendukung pemerintah.

"Tidak bisa optimis kawan-kawan Partai Demokrat dan PKS ini bisa mengubah keadaan, memang minoritas kan, saya enggak tahu memperbaiki keadaan melalui DPR apakah itu bisa? Agak susah yah," ujarnya.

Menurut dia, sudah tidak ada lagi kekuatan penyeimbang untuk membendung kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang dinilai merugikan masyarakat.

"Tidak ada, partai politik tidak, partai fraksi yang tidak berkoalisi dengan pemerintah juga tidak bisa, kemudian kekuatan demo masyarakat juga tidak mampu karena dihalangi dengan keras oleh polisi," tuturnya.

"Saya takut ini memendam dengan situasi sosial ekonomi yang tidak kondusif seperti yang kita hadapi beberapa bulan terkahir ini," imbuhnya.

"Saya kira kritisisme tidak bisa hilang dengan pendekatan yang represif. Susah itu tidak bisa. Jangankan jam sekarang, jaman Soeharto saja tidak bisa," demikian Azyumardi Azra.

Selain Azyumardi Azra, narasumber lain dalam diskusi virtual tersebut yakni Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Ketua Divisi Advokasi YLBHI Mohammad Isnur, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan, dan Ketua Balitbang DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya