Berita

Ilustrasi petugas KPPS/Net

Nusantara

2 Bulan Lagi Pilkada, KPU Purbalingga Masih Butuh Lebih Dari 1.000 KPPS

KAMIS, 15 OKTOBER 2020 | 11:40 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purbalingga tengah berkejaran dengan waktu untuk bisa mendapatkan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember mendatang.

Saat ini, KPU Purbalingga masih butuh 1.361 orang petugas KPPS. Karena, meski pendaftaran sudah dibuka sejak 7 Oktober 2020, namun target belum terpenuhi.

Komisioner KPU Purbalingga Divisi Partisipasi Masyarakat, SDM dan Kampanye. Andri Supriyanto mengatakan, warga yang mendaftar untuk menjadi petugas KPPS baru ada 13.542 orang, yang tersebar di 18 kecamatan.


Padahal jumlah yang dibutuhkan seluruhnya adalah 14.903 orang, sehingga kekurangannya 1.361 orang.

"Kekurangan pendaftar ada di 35 desa yang tersebar di 8 kecamatan, sehingga kami harus memperpanjang pendaftaran mulai 14 Oktober hingga 18 Oktober 2020,” kata Andri Supriyanto kepada Kantor Berita RMOLJateng, Kamis (15/10).

Andri menambahkan, dari 18 kecamatan yang ada, ada 8 kecamatan yang masih kurang petugas KPPS. Yakni Kecamatan Bukateja 8 desa, Padamara, Pengadegan, Karangjambu masing-masing 2 desa, Kalimanah 4 desa, Kemangkon 1 desa, Kutasari 7 desa, dan Purbalingga 9 desa.

"Dengan kondisi tersebut, mudah-mudahan perpanjangan waktu pendaftaran bisa digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi sebagai petugas KPPS,” harap Andri.

Sesuai dengan aturan di Surat Keputusan KPU RI nomor 476 tahun 2020, lanjutnya, bila pada akhir masa perpanjangan masih belum tercukupi, maka KPU Purbalingga akan bekerjasama dengan lembaga profesi yang ada. Seperti lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan atau organisasi kepemudaan yang ada.

"Kami berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga untuk bergabung bersama KPU sebagai KPPS. Silakan daftarkan diri Anda ke PPS di desa masing-masing. Karena sukses Pemilihan Bupati di Purbalingga menjadi tanggung jawab kita bersama,” pungkas Andri.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya